Rencana Baru KNPB Untuk Menipu Masyarakat Papua

Papua Satu - Setelah aksi demo yang dilakukan oleh kelompok anti pembangunan Papua (KNPB) 19 Desember 2016 untuk mendukung ULMWP masuk menjadi anggota tetap Melanesia Spearhead Group (MSG) pada Foreign Ministers Meeting (FMM) MSG, di Port Vila, Vanuatu, 21 Desember 2016 lalu sama sekali tidak dibahas.

Sudah lebih dari 3 tahun sejak 2013, ULMWP berkali-kali membohongi masyarakat Papua dengan janji-janji status keanggotaan penuh dalam MSG. Namun pada kenyataannya, hal tersebut hanyalah alasan KNPB dan ULMWP untuk terus mendapatkan dukungan dan dana bagi aksi demo serta memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pasalnya seperti kita ketahui bersama anggota KNPB seluruhnya adalah pengangguran.

Tidak mau kehilangan dana, kali ini KNPB membuat cara penipuan baru dengan menggelar rapat bertemakan Kebangkitan Papua dengan dalih memberikan dukungan bagi Lukas Enembe agar menjadi Gubernur Provinsi Papua kembali pada periode berikutnya.

Rapat yang diadakan hari Jumat 6 Januari 2017 di Perumnas 2 Waena, Jayapura tersebut dilakukan secara tertutup dan diketuai oleh Albert Wanimbo yang pernah menjadi juru bicara KNPB 2012. Rapat tersebut hanya diikuti oleh seratusan orang ini terdiri dari simpatisan KNPB dan beberapa masyarakat sekitar Perumnas 2.

Masyarakat yang sudah mulai muak dengan penipuan penipuan yang dilakukan oleh KNPB mencium adanya praktek politik kepentingan yang disuarakan Albert Wanimbo. Rapat tersebut dinilai terlalu melebih-lebihkan Lukas Enembe sehingga jelas terlihat hanya menginginkan sesuatu atau memanfaatkan jabatan Gubernur untuk mengumpulkan dukungan masyarakat.

Beberapa masyarakat Papua yang mengikuti rapat memberikan keterangan bahwa rapat tersebut merupakan akal-akalan KNPB untuk mengumpulkan massa agar ke depan dukungan terhadap KNPB yang saat ini sudah sangat berkurang tidak terlihat.

Telah tersebar luas fakta mengenai Albert Wanimbo yang belakangan mendukung aksi demo KNPB secara terang-terangan antara lain memberikan dana dan meminjamkan kendaraan dinasnya.

Dari sinilah masyarakat Papua mulai berpikir kembali untuk mempercayai KNPB. Masyarakat yang ingin tanah Papua damai selalu terganggu akibat aksi demo KNPB yang selalu berujung anarkis. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat Papua malah dihamburkan untuk demo dan kepentingan beberapa kelompok saja.

Stop tipu kami, masyarakat ingin Papua menjadi tanah damai tanpa kerusuhan dan konflik yang diciptakan oleh KNPB. Masyarakat Papua ingin maju dan tumbuh besar sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia.

Sekarang saatnya membuka lembaran baru, belajar dan bekerja membangun Papua tanpa menghiraukan hasutan-hasutan KNPB yang selalu menipu masyarakat Papua untuk ikut menciptakan kekacauan di Tanah Papua yang kita cintai ini.

Cristhian Yarangga, Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jayapura.

Read More

Kasus Ahok Tidak Seperti Kasus KNPB yang Selalu Hoax di Papua

Papua Satu - Seakan hujan yang turun di Papua, meskipunmusim kemarau telah tiba namun di provinsi paling timur Indonesia ini tidakterlalu berdampak banyak sebab curah hujan yang turun terkadang sangat banyakhingga menimbulkaan banjir di beberapa daerah di Papua. 

Baru saja saya melihat time line yangkebanyakan berisi tentang Papua dan ada satu yang menjadi perhatian, yakniberita yang dimuat oleh sebuah blog Pace Papu Share dengan judul "Manusia kanibal beraksi lagi, mencoba membunuh ketua KNPB Numbay" 

Sekilas melihat fotonya sudah dapat dipastikan bahwa beritatersebut merupakan HOAX atau berita bohong yang sengaja disebarkan demikepentingan suatu kelompok atau terdapat muatan politik di dalamnya mengingat beberapa bulan lagi akan diadakan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2017.

Si penulis menuduh TNI/Polri adalah "manusia kanibal" namun faktanya, korban, yang bernama Jimy Boroway merupakan seorang pemabukdengan fakta yang dijelaskan dalam berita tersebut bahwa korban keluar dari rumah menuju Jayapura kota untuk belanja dan korban kembali pulang ke rumahpada pukul 3.45 WIT.

Pembaca perlu mengetahui fakta di Jayapura sendiri, pasar palingpagi yang buka di Kota Jayapura adalah "Pasar Pagi" yang terletak dikawasan jalan Setia Pura Jayapura Utara, buka mulai pukul 05.00 WIT. Namunberita HOAX tersebut mengatakan bahwa korban keluar untuk berbelanja. 

Kemungkinan yang paling besar terjadi adalah, korban keluarmalam ke Kota Jayapura sekitar tengah malam, lalu minum-minum bersama temannyadan ketika akan pulang ke rumah pada pukul 3.45 WIT korban terjatuh sendiri dari kendaraannya karena dipengaruhi minuman keras yang sangat sering terjadi di Kota Jayapura.

Media resmi lokal maupun nasional pada hari yang sama tidak adayang memuat berita penganiayaan seperti hal tersebut di atas. Jadi pembacas udah bisa tahu apa maksud dari mereka yang hanya inginkan Papua menjadi tempatyang rawan akan konflik. 

Dengan maksud ingin mengangkat isu HAM yang akhir-akhir inisanter di suarakan oleh KNPB, ULMWP dan sejumlah tokoh separatis pendukungnnya untuk menginternasionalisasi masalah Papua ke dunia internasional yangdiharapkan mampu menarik simpati masyarakat luar negeri terhadap Papua. 

Dengan ini penulis berharap agar, pembaca dapat bijak memilihdan memilah berita-berita mana saja yang pantas dibaca dan pantas untukdipercaya, karena seperti kita ketahui bersama, dalam pilkada DKI saja banyakbermunculan media abal-abal yang tidak netral dan cenderung mendukung satupasangan calon. Be Smart...

Read More

Penggalangan Dana Oleh KNPB Tidak Transparan Terhadap Kelompoknya

Situasi keamanan di Papua yang kondusif rupanya memancing pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan gangguan seperti menyebarkan isu yang merugikan masyarakat Papua sendiri.

Read More

Whatever; Papua Tetap Bagian Dari NKRI Dan Tidak Bisa dipisahkan

Papua Satu. Isu kemerdekaan Papua sejak kembalinya Papua (Irian Barat) dengan Indonesia 1 Mei 1963 selalu dihembuskan oleh kelompok-kelompok yang tidak senang akan status kedaulatan NKRI. Belum lagi campur tangan orang asing yang seakan-akan memberi dukungan dan bantuan terhadap kelompok tersebut.

Read More

Penyebab Kemacetan di Jayapura

 

Pertama kali mendengar nama Jayapura, pasti muncul di benak anda sebuah kota kecil di ujung timur perbatasan Indonesia yang masih minim prasarana, belum tersentuh pembangunan, dan terpencil.

Read More

SYUKURAN HONAI ADAT PAPUA DI DOMPLENG PIHAK ULMWP

Papua Satu. Terkait pemberitaan media tentang peresmian kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Senin (15/2) di Wamena beberapa hari lalu, banyak kejanggalan yang terjadi jika kita mau cermati secara seksama.

ULMWP sendiri sebenarnya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan di Vanuatu dan didirikan untuk mewakili orang Papua yang tinggal di luar Indonesia, seperti dikatakan Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) Peter O’Neill, yang dilansir tempo.co pada 26 Juni 2015, menyatakan bahwa sebuah organisasi Papua Barat yang bernama ULMWP diberi status pengamat dalam KTT MSG dan mewakili orang Papua yang tinggal di luar Indonesia. (sumber)

Status sebagai pengamat ini juga ditegaskan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Natsir. Menurut Arrmanatha, status ULMWP sebagai “observer” (pengamat) dalam Kelompok Negara-negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (MSG) tidak dapat berubah menjadi status anggota karena ULMWP hanya sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM). (sumber)

Pihak keamanan sendiri dalam hal ini Polres Jayawijaya saat dimintai konfirmasi mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin kepada mereka untuk mengadakan acara tersebut, informasi yang kami terima saat ini adalah permintaan izin untuk melakukan pembukaan kantor Dewan Adat Papua (DAP).

Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh Puji Rahardjo yang menyatakan peresmian kantor Gerakan Pembebasan Papua merupakan bentuk pengelabuan sejumlah oknum terhadap masyarakat Wamena yang sebelumnya berniat meresmikan kantor DAP. Peresmian yang dikabarkan dihadiri oleh sekitar 5000-an orang itu juga tidak dibenarkan, pasalnya gedung tempat berlangsungnya acara hanya berkapasitas tak lebih dari 200 orang.

Beberapa masyarakat yang mengikuti acara tersebut juga merasa tertipu dengan oknum-oknum yang diduga kuat telah menunggangi kepentingan masyarakat Wamena yang pada awalnya adalah ingin mendirikan kantor DAP. “Sa tra tau apa itu ULMWP, yang sa tau kemarin itu kita melaksanakan ibadah syukur untuk pembukaan kantor DAP, agar aspirasi kita dapat didengar oleh pemerintah pusat,” kata Simon Pakage saat menyampaikan kekecewaannya.

Sementara seorang tokoh Papua yang enggan disebutkan namanya mengatakan pada kami, pertemuan itu dilakukan tertutup dan terbatas di kantor DAP, sehingga tidak mungkin sampai ribuan orang hadir. Mereka lalu menyebarkan kabar kegiatan tersebut untuk kepentingan propaganda kelompoknya untuk membuat kesan seolah-olah intelijen kecolongan. "Makin dikasih ruang, makin senang mereka," ujar tokoh Papua itu‎. Seperti yang diberitakan news.liputan6.com (sumber)

Mari kita dukung semua program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, abaikan propaganda yang dapat memecahbelah persatuan dan kesatuan Indonesia, mari kita bangun tanah Papua ini dengan semangat kemerdekaan dalam bingkai NKRI.

Read More

“AMP” BERBEDA JALUR DENGAN IMPIAN PAPUA

Muhay Tabuni - Berawal dari masuknya modernisasi di tanah Papua yang merambat dan berkembang pasca pelaksanaan Pepera^[1] pada tahun 1969 tentunya diikuti juga perkembangan diberbagai bidang seperti ekonomi, pembangunan, pemerintahan, sosial budaya, kesehatan dan khususnya pendidikan. Namun kali ini kami akan mengulas tentang pendidikan bagi para pemuda Papua yang merupakan penerus dan modal utama bagi kelangsungan perkembangan serta kemajuan Papua. Menurut saya secara pribadi, Pendidikan adalah hal atau sektor yang harus selalu diutamakan dibandingkan bidang lainnya, dengan demikian maka pengembangan selanjutnya akan lebih mudah dan cepat.

Read More

12 Kepala Kampung Distrik Sinak Tolak OPM

Puncak Jaya - Telah berlangsung penyerahan surat Pernyataan Sikap dari 12 Kepala Kampung di Distrik Sinak Kabupaten Puncak Jaya yang berisi penolakan terhadap keberadaan OPM di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, (30/1).

Read More

Keikhlasan 10 Anggota OPM yang Bergabung dengan NKRI

Penyerahan diri 10 anggota OPM Kelompok Goliat Tabuni Tinggi Nambut Kabupaten Puncak Jaya beberapa waktu lalu dan memutuskan diri untuk kembali ke dalam bingkai NKRI menimbulkan kesan pro dan kontra yang dimuat beberapa media, baik cetak maupun online.

Read More

Pengkhianatan Dalam Tubuh OPM, 10 Orang Bergabung Dengan NKRI

Papua Satu. Jumat (15/1) minggu lalu sekitar 10 orang anggota Organisasi Papua Merdeka kelompok Goliat Tabuni di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya memutuskan untuk turun gunung dan menyerahkan diri dan baru untuk pertama kalinya melihat kemajuan Kota Jayapura.

Read More

Dunia Tak Memandang Usaha Kelompok Separatis Bersenjata Papua "Percuma"

Membahas dengan adanya isu-isu yang tersebar di media sosial seperti pemberitaan miring atau tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi kini semakin marak beredar. Dilihat dari usaha salah satu kelompok yang berseberangan dengan Ideologi maupun pemerintahan Indonesia yaitu kelompok separatis di tanah Papua. Terdapat beberapa kelompok separatis di Papua yang selalu berjuang untuk membebaskan Papua dari bingkai Negara Kesatua Republik Indonesia. Kelompok tersebut tersebar di beberapa tempat dan seluruh anggota kelompok tersebut berada di berbagai wilayah di Papua maupun Papua Barat.

Dapat kita nilai atau tebak bahwa kelompok yang selalu memperjuangkan Papua pecah dari NKRI adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Kelompok tersebut mempunyai tugas masing-masing untuk medukung para pejuang untuk memisahkan diri dari NKRI.

Kelompok OPM sendiri sering melakukan operasi maupun teror-teror di wilayah Papua, sedangkan KNPB selalu melakukan demo-demo anarkis di wilayah Papua Barat.

Kedua kelompok ini saling mengimbangi satu sama lain untuk bersatu memisahkan diri dari NKRI. Terdapat beberapa usaha-usaha mereka untuk berkoar-koar di dunia maya. Seperti pembuatab berita dimana mereka mahir dalam memutarbalikkan fakta yang benar-benar tidak terjadi.

Salah satu berita terhangat saat ini adalah berita mengenai “AS Siap Siaga Kirim Pasukan untuk Memerdekakan Papua” dimana berita ini adalah berita yang sudah tersebar pada 20 Februari 2012. Dan kini berita tersebut diangkat lagi oleh salah satu website yang mendukung pemisahan Papua. Sudah berapa lama berita itu dibuat??? “Ya, berita tersebut sudah 3 tahun lamanya di unggah di situs website maupun blogspot, dan kini beredar kembali tanggal 15 November  2015”. Ungkap salah satu penulis pengamat perkembangan di Papua (CI).

“Berita tersebut terupdate tidak jauh berbeda dengan berita yang tertulis pada tanggal 20 Februari 2015, dan sekarang (15 November 2015) hanya merubah foto saja, itupun foto yang diunggah adalah hasil editing yang menurut saya kurang profesional dalam memperhalus editan foto”, jelasnya.

Terungkap bahwa berita itu hanyalah salah satu usaha dari kelompok berseberangan yang ingin selalu membuat gempar di Bumi Papua. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa “AS akan mengerahkan pasukannya di Darwin guna melindungi Papua, jika Indonesia nantinya menlak kemerdekaan Papua yang disahkan PBB secara sepihak”.  

Apabila ditelusuri, bahwa Australia berada di Darwin sebenarnya adalah untuk membendung Cina, Bukan untuk ke Papua dan membantu pembebasan Papua. 

Disini sangat terlihat bahwa kelompok ataupun penulis berita (OPM) tersebut ingin mengadu domba antara Indonesia dan Kelompok Separatis tersebut dengan membawa dukungan dari Australia. 

Sangat keras usaha yang dilancarkan oleh Kelompok OPM dan KNPB yang dilancarkan sehingga berita 3 tahun lalu diunggah kembali dalam salah satu situs blogspot dengan mengumbar berita miring.

Dalam berita tersebut terdapat kata-kata “alasan mengapa masalah Papua tidak pernah selesai, karena pemerintah selalu menggunakan cara represif dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Sedangkan cara pendekatan lainnya kurang maksimal, sebab tim yang dibentuk selalu saja tidak bekerja dengan semestinya”.

Bila anda(pembaca) menanggapi serius akan beredarnya berita tersebut atau statemet diatas, silahkan telusuri hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memajukan Papua. Dana Otsus telah diberikan dalam melancarkan pembangunan di Papua. Pejabat-pejabat di Papua pun adalah seorang Putra-Putri Asli Papua, karena Putra-Putri asli Papua itu sendiri tahu dan paham situasi yang ada di Papua dan akan selalu berusaha membuat Papua semakin maju.

Bila dilihat dari pihak sebelah (yang tertuju pada kelompok OPM dan KNPB), apa yang selalu mereka perbuat??? “Mereka hanya bisa nembak-nembak orang yang gak bersalah, neror orang terus kerjanya, apalagi anggota TNI-Polri yang bertugas di pedalam Papua yang bertugas untuk meningkatkan keamanan pun mereka tembak sampai mati” ujarnya (CI).

“Semua orang tahu bahwa tugas TNI-Polri mengatur keamanan dan perdamaian di Papua, Kok ditembak?? Itu berarti bahwa OPM yang selalu menginginkan perselisihan agar Papua terlihat di mata dunia itu tidak aman. Gitu kok ngomong TNI-Polri selalu menggunakan kekuatan senjata, apa tidak keliru?”

Jikalau anggota TNI-Polri melakukan penembakan itu berarti bahwa mereka dalam posisi terdadak untuk pengamanan warga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah berapa banyak korban yang menjadi kekejaman dari kelompok OPM dan KNPB. Apabila salah satu anggota OPM atau KNPB mati tertembak, kelompok tersebut selalu berkoar-koar Hak Asasi Manuasia (HAM) tetapi mereka seenak sendiri melakukan teror maupun penembakan kepada masyarakat yang tidak bersalah sehingga membuat kondisi tidak kondusif.

Sudah jelas dimata dunia bahwa kelompok OPM dan KNPB sangatlah kejam. “Walaupun mereka (OPM dan KNPB) selalu mempengaruhi beberapa negara, tetapi di lingkup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mereka hanyalah kelompok pengemis yang meminta perhatian saja” Jelas CI.

Read More

Kepala Suku Ajak Umat Islam Perkuat Dakwah di Papua

Papua Satu. Pendidikan Islam di generasi Muda Papua perlu diperkuat. Ini dimaksudkan agar regenerasi umat Islam di Papua tak berhenti.

Kepala Suku‎ Muslim di Jagara, Arif Lani mengungkap regenerasi sudah berjalan. Namun, tantangannya tak mudah. Pertama, sarana pendidikan Islam untuk anak dan tenaga pendidik juga kurang.

Di Wamena misalnya, untuk fasilitas sekolah, praktis hanya ada Madrasah Werasugun Asso dan Pondok Pesantren Al Istiqomah di Walesi dan Yayasan Pendidikan Islam di Wamena. ‎Hingga saat ini, tidak ada lagi penambahan jumlah sekolah.

‎Kedua, dakwah di masjid hanya berlangsung saat Jumatan saja. Terlebihnya, tidak ada kegiatan rutin sehingga penguatan akidah cenderung lemah. ‎”Masalah ini bisa apabila umat Islam peduli. Caranya, dengan melengkapi masjid dengan fasilitas pendidikan dan pembinaan,” kata dia, Jumat (24/9).

Menurut Arif, dampak dari kurang kuatnya pendidikan Islam sejak dini terlihat ketika memasuki usia nikah. Banyak dari mereka yang akhirnya menikah dengan non-Muslim, dan akhirnya keluar dari agama Islam.

Belum lagi pergaulan dengan lingkungan non-Muslim. Ini tentu akan memberikan pengaruh besar terhadap generasi Muslim baru Papua. “Pergaulan ini tidak bisa dihindarkan. Tapi bisa mencegah dampaknya ketika akidah generasi muda diperkuat,” kata dia.

Untuk tenaga pendidik, lanjutnya, walaupun sebenarnya ada namun alokasi untuk pendidikan di wilayah pegunungan cenderung tidak memenuhi kebutuhan. Mereka yang sudah terdidik justru memilih wilayah lain seperti Jayapura. ‎”Di Kabupaten Jayawijaya misalnya, hanya ada 14 sarjana. Tidak semua sarjana kembali ke daerah asalnya,”kata dia.

Memang, lanjut Arif, ada bantuan tenaga pendidikan setiap tahun datang. Namun, jumlah yang datang dan pergi tentu tidak sama. Jadi, tidak ada kepastian apakah akan ada tenaga pendidik yang menyiapkan generasi baru Muslim Papua.
“Tidak mungkin terus mengandalkan orang tua,” katanya. [republika.co.id]

Read More

Ideologi Opm Beda Dengan KKB dan KSB

Papua Satu. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Ruben Magai menilai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) dipersiapkan kelompok tertentu untuk membuat kekacauan.

Maka menurut Ruben, anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukanlah KSB atau KKB.

“Sekarang sudah banyak bermunculan istilah yang dipakai kepada orang Papua, ada yang KKB dan KSB. Kenapa dari nama OPM menjadi banyak? Kelompok-kelompok ini sedang dipersiapkan oleh yang member mereka nama,” kata Ruben belum lama ini di Kota Jayapura, Papua.

Menurut dia, OPM dibentuk untuk tujuan yang jelas. OPM adalah Tentara Pembebasan Nasional (TPN) yang sedari dulu memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun dengan cara-cara yang dianggap keras, dengan mengangkat senjata, menurut Ruben, OPM dewasa ini menggunakan cara-cara diplomasi, berintelek, bukan dengan pemberian nama kelompok orang-orang yang membina itu.

“Kalau OPM ya tetap OPM yang berbicara mengenai ideology mereka,” katanya.

“Jadi, kalau OPM itu bertindak secara ideologis. Sedangkan kelompok yang lain-lain yang sudah ditangkap ini hanyalah melakukan motif ekonomis. Saya meminta untuk stop sudah cari makan di tanah ini dengan cara-cara yang tidak betul,” kata Ruben Magai.

Ia mengatakan, OPM di Papua sekarang malah menggunakan cara yang berintelek, diplomatis, bukan menembak sana-sini.

“Mereka yang menjual amunisi dan senjata itu yang berbahaya bagi Negara karena memperalat Negara. Merekalah yang merongrong negara ini. Merekalah separatis yang sebenarnya,” katanya.

Ia meminta Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih menindak tegas oknum TNI yang menjual 500 amunisi.

”Saya meminta agar semua otak dari Jakarta sana, sampai di Papua hingga ke kempung tolong segara diproses dan menindak tegas oknum anggota yang terlibat. Saya pikir Pangdam dan Kapolda segera bertangung jawab kepada Negara atas perlakuan anggotanya karena mereka itulah sebagai separatis yang merongrong negara ini,” ujarnya.

Puron Wenda: Pembakaran Alat Berat Bukan Kriminal, Itu Tuntutan Kami!

Kamis (29/1/2015), terjadi penembakan dua warga sipil di Popome, Lanny Jaya. Dua alat berat dibakar OTK.

Puron Wenda mengaku jika penembakan tersebut dilakukan pihaknya dan itu bukanlah suatu tindakan kriminal. Namun menurut dia, itu murini tuntutan kepada pemerintah Indonesia.

“Tanggapan Kapolda dengan Pangdam bahwa itu tindakan kriminal yang kami buat itu tidak betul. Itu kami tuntut agar jangan membuka jalan-jalan tembus yang ada tempat-tempat OPM dan itu aksi pagar yang kami buat,” kata Puron Wenda, Sabtu (31/1/2015).

Selain tuntutan melarang pembukaan jalan-jalan yang dianggap menganggu ketenangan markas dari TPN-OPM, Puron juga menuntut agar segera dilakukan dialog menuju referendum.

Karena itu, kata dia, pembangunan untuk kemajuan kota sebaiknya dihentikan sebelum adanya dialog.

“Kami minta dan tuntut agar pembangunan bentuk apapun di Papua berhenti. Harus dialog menuju referendum dilaksankan dulu, dan kami minta semua tahanan-tahanan politik harus dibebaskan, karena kalau tidak dibebaskan kami akan lakukan perang revolusi,” tegas Puron.

Lebih jauh dirinya mengatakan, adanya alasan penangkapan terhadap Rois Wenda merupakan ‘permainan’ dari aparat keamanan sendiri.

“Itu amunisi yang lima ratus butir ada jual dikios ka atau toko mana. TNI-Polri yang jual kemudian sudah bayar uang sudah terima ditangan TNI-Polri baru balik tangkap lagi, ini permainan semua ni omong kosong,” ungkap Puron.

Read More

Penembakan Yang Dilakukan OPM menghambat Pembangunan

Papua Satu. Kamis (29/1) aksi brutal Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali terjadi di kampung Popome, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya.

Kali ini korbannya adalah 2 masyarakat sipil yaitu Gurik Murib (25) yang terkena luka tembak di lengan kanan dan Markus (26) menderita luka di kepala akibat serpihan peluru. Tidak hanya itu, OPM juga membakar satu unit eskavator milik PT Nirwana yang sedang melaksanakan proyek pembangunan di kampung teresebut.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Patrige mengatakan penembakan terjadi sekira pukul 06.00 WIT. Peristiwa itu terjadi saat karyawan PT Nirwana hendak berangkat kerja ke Kampung Popome, Kabupaten Lanny Jaya.

Keduanya langsung dievakuasi ke RS Wamena. Sementara tim gabungan TNI dan Polri terus memburu pelaku. Hingga berita ini diturunkan, Lanny Jaya sudah kondusif.

"Kelompok bersenjata itu secara membabi buta melakukan penyerangan terhadap camp PT Nirwana yang sedang mengerjakan proyek pembangunan jalan dan jembatan, akibatnya dua karyawan terkena tembakan," katanya

Sebelumnya diberitakan juga bahwa Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Befa Yigibalom, mendesak aparat TNI-Polri untuk segera memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat menyusul meningkatnya gangguan dari kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Lanny Jaya.

Dia khawatir jika keadaan tersebut berlanjut akan menghambat misi pembangunan jangka pendek dan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.

“Aparat TNI-Polri tak usah takut HAM. Ini masalah kemanusiaan. Mana yang lebih penting, masa depan atau semua orang Papua mati karena miskin, bodoh, dan karena penyakit? Apakah dengan menembak aparat akan langsung merdeka?” kata Befa.

Read More

Penembakan Terus Berulang, Pembangunan Lanny Jaya Bisa Terhambat

Papua Satu. Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Befa Yigibalom, mendesak aparat TNI-Polri untuk segera memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat menyusul meningkatnya gangguan dari kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Lanny Jaya.

Dia khawatir jika keadaan tersebut berlanjut akan menghambat misi pembangunan jangka pendek dan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.

“Aparat TNI-Polri tak usah takut HAM. Ini masalah kemanusiaan. Mana yang lebih penting, masa depan atau semua orang Papua mati karena miskin, bodoh, dan karena penyakit? Apakah dengan menembak aparat akan langsung merdeka?” kata Befa yang ditemui di Jayapura.

Saat ini, pemerintah dan warga Lanny Jaya sedang giat-giatnya membangun, tetapi terganggu oleh aksi dari kelompok kriminal bersenjata. Menurut Befa, warga marah karena aksi kelompok bersenjata itu biadab dan tidak mencerminkan adat orang Lanny Jaya, terlebih karena dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari luar Lanny Jaya.

“Orang-orang itu berasal dari Puncak Jaya yang difasilitasi oleh seorang warga Distrik Pirime, Enden Wanimbo. Tindakan mereka tidak mencerminkan adat warga Lanny Jaya. Orang yang sudah mati, tak boleh diserang lagi,” ungkapnya.

Menurut Befa, Enden Wanimbo berstatus pegawai negeri sipil sebagai guru di salah satu sekolah di Pirime. Namun, dia mengaku pemerintah kabupaten tak bisa berbuat banyak karena khawatir jika ditindak maka kelompoknya akan membuat keonaran.

“Saya menduga banyak warga yang ikut-ikutan dengan kelompok ini karena anggota kelompok ini hidup membaur dengan masyarakat. Mereka berpropaganda ketika merdeka akan ada kehidupan baru,” tutur Befa.

Senada dengan Befa, ditempat berbeda Ketua DPR Papua, Deerd Tabuni juga menyampaikan kecaman terhadap aksi penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan 2 anggota Polisi, Senin lalu.

Putra asli asal Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, ini mengaku sejak beberapa tahun terakhir tidak ada lagi pergerakan warga menuntut kemerdekaan di wilayah mereka.

“Di Lanny Jaya, daerah kami yang menjadi pusat gerakan melawan aparat, tapi sejak beberapa tahun terakhir sudah tenang. Saya yakin pelakunya bukan warga Lanny Jaya,” ungkap Deerd.

Deerd mengaku setuju dengan rencana pengejaran aparat kepolisian dibantu TNI terhadap kelompok kriminal bersenjata tersebut. Menurut dia kelompok tersebut sudah meresahkan warga dan mengganggu aktivitas pembangunan di wilayah Lanny Jaya.

“Sebelumnya harus diadakan pertemuan antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dengan pejabat distrik dan kampung. Dari situ akan diperoleh informasi keterlibatan warga yang memfasilitasi keberadaan kelompok ini. Mereka juga harus ditangkap,” tegas Deerd. [kompas.com]

Read More

Jangan jadikan 1 Desember "Hari Keramat" Papua

Papua Satu. Setiap tahun menjelang 1 Desember berbagai isu merebak yang dikait-kaitkan dengan kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua.

Tahun ini pun beragam isu telah merebak sejak sepekan terakhir ini, hingga suasana kamtibmas seolah-olah mencekam, walaupun aktivitas masyarakat di Papua terlihat berjalan normal sebagaimana biasa.

Memang, sebagian warga Papua masih merayakan 1 Desember sebagai momentum berdirinya gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Peringatan 1 Desember di berbagai daerah di Papua biasanya diisi dengan kegiatan ibadah dan kegiatan lainnya yang bernuansa syukuran.

Hanya saja, momentum peringatan hari lahir OPM itu selalu dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan beragam cerita seolah-olah akan terjadi kekacauan atau kerusuhan, yang akan menyasar warga pendatang.

Apalagi, pernah terjadi korban tewas setelah aksi demo besar-besaran di sejumlah lokasi, terkait hari lahir OPM, beberapa tahun lalu.

Karena itu, Gubernur Papua Lukas Enembe tidak tinggal diam. Ia mengingatkan berbagai pihak agar tidak menjadikan tanggal 1 Desember sebagai "hari keramat" untuk menakut-nakuti rakyat di Papua.

"Tanggal 1 Desember setiap tahun jangan dijadikan tradisi untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga membuat situasi di Papua menjadi tidak aman. Tidak boleh," ujarnya.

Gubernur Papua periode 2013-2019 itu memang tidak secara ekpslisit menggambarkan pihak-pihak yang menakut-nakuti masyarakat dengan judul "hari keramat" 1 Desember di Papua itu.

Namun, selain warga sipil atau masyarakat luas, sindiran kepala daerah di daerah otonomi khusus Papua itu, tentunya juga menyasar aparat keamanan.

Menurut mantan Bupati Puncak Jaya itu, semestinya bulan Desember dijadikan momentum kegembiraan bagi rakyat Papua dalam menyambut datangnya hari raya Natal, tanpa diwarnai dengan rasa ketakutan, teror dan intimidasi.

"Begitu kita memasuki bulan Desember, kita di Papua harus merayakan dengan penuh gembira. Rakyat Papua mengarahkan aktivitas mereka untuk menyambut sukacita Natal dan pergantian tahun. Jadi, tidak boleh lagi ada ketakutan-ketakutan," ujar Enembe.

Ketua Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Babtis Papua (PGBP) Pdt Socratez Sofyan Yoman, juga angkat bicara.

Menurut dia, 1 Desember tidak perlu disikapi berlebihan, baik oleh aparat keamanan TNI-Polri maupun masyarakat luas.

"Saya harapkan itu, aparat keamanan baik TNI-Polri tidak perlu berlebihan menyikapi, ekspos terkait itu (1 Desember) dan orang asli Papua juga tidak perlu berlebihan untuk membicarakan itu," kata Socratez.

Ia mengatakan berbagai persoalan yang terjadi di Papua, sudah sering dibicarakan di tingkat nasional, bahkan di internasional, sehingga 1 Desember yang kerap kali dikabarkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seharusnya disikapi dengan bijak.

"Pada 1 Desember seharusnya disikapi biasa saja, masyarakat tetap beraktivitas seperti pada umumnya. Kalau yang mau ibadah yah silahkan yang penting tidak berlaku lainnya. Aparat keamanan juga tidak perlu mengaitkan isu politik, dari yang satu ke yang lainnya yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan persoalan Papua yang sudah mendunia," katanya.

Socratez yang telah menulis sebanyak 13 buku tentang Papua itu juga mengatakan persoalan Papua sudah sering dibicarakan di sejumlah negara, bahkan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga semua pihak yang ada di Papua termasuk aparat keamanan tidak perlu membesar-besarkan di media terkait 1 Desember.

"Ini malah mereka (aparat keamanan) sendiri yang membesar-besarkan, mereka sendiri membuat situasi tegang, seakan-akan di Papua itu tidak aman. Kalau suasana sudah tegang dan tidak nyaman akhirnya hal itu dijadikan alasan untuk menambah dana keamanan guna menerjunkan pasukan ke tengah masyarakat. Ini kan mereka sendiri yang buat, setelah itu mereka minta tambahan kepada gubernur, wali kota ataupun para bupati," katanya.

Untuk itu, penulis buku "Saya Bukan Bangsa Budak dan Otonomi Khusus Telah Gagal" itu berharap, sikap bijak dari aparat keamanan TNI-Polri seharusnya lebih dikedepankan.

Tunjukkan cara-cara yang elegan untuk menyikapi isu 1 Desember yang tiap tahun menjadi perhatian tersendiri bagi semua pihak di Papua.

"Kalau rakyat mau selenggarakan (1 Desember) silahkan ibadah seperti biasa, tidak anarkis, tidak onar yang akhirnya bisa timbulkan gesekan dan aparat bisa ambil tindakan tegas," katanya.

"Jadi, saya imbau supaya masyarakat tenang tidak usah dengan demo segala macam, bukan saatnya lagi kita demo, sekarang kita harus berdiplomasi berdialog dengan cara yang bermartabat dang terhormat dan cara yang diterima oleh banyak orang," katanya menambahkan.


Pengibaran Bintang Kejora
Selain beragam isu "keramat", 1 Desember di Papua itu juga dikait-kaitkan dengan momentum pengibaran bendera Bintang Kejora oleh kelompok masyarakat tertentu yang dikenal sebagi kelompok pendukung OPM.

Oleh karena itu, Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende menegaskan bahwa akan akan sikap tegas bagi para pengibar Bintang Kejora (BK) pada 1 Desember di Tanah Papua.

"Apabila ada yang mengibarkan Bintang Kejora, akan ditindak tegas. Saya ulangi akan kita tindak tegas," kata Irjen Mende.

Menurut dia, keberadaan OPM saja sudah mengganggu stabilitas kamtibmas di wilayah Papua. Apalagi mengibarkan bendera Bintang Kejora yang jelas-jelas tidak sesuai konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tidak boleh ada pengibaran Bintang Kejora di tanah Papua, karena tanah Papua bagian dari pada NKRI yang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan," katanya.

Mende mengaku telah menginstruksikan para kapolres, termasuk komandan Satgas Ops Aman Matoa V, yang tengah digelar bersama satuan TNI, untuk tidak ragu-ragu dalam menyikapi pengibar bendera Bintang Kejora.

Hal senada diungkapkan Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Deliaman TH Damanik, bahwa Kodam dan Polda di Papua telah menjalin kerja sama untuk antisipasi hal itu.

"Masyarakat ikut bertanggungjawab penuh, pada umumnya masyarakat sudah menyadari bahwa ini bagian dari NKRI yang tidak terpisahkan. Kalaupun ada oknum-oknum yang berseberangan ini tanggung jawab masyarakat untuk melaporkan kepada aparat," ujar Damanik.

Demikian pula penegasan Komandan Korem (Danrem) 173/PVB Brigjen TNI Chamim Besari bahwa aparat TNI-Polri akan menindak tegas pengibar bendera Bintang Kejora pada 1 Desember nanti.

"Langkah tegas aparat keamanan (TNI-Polri) berupa tembak di tempat jika menemukan ada warga yang mengibarkan bendera Bintang Kejora. Ini sesuai instruksi pimpinan," kata Brigjen Chamim.

Ia mengatakan, untuk mengantisipasi berbagai aksi terkait 1 Desember 2014,aparat keamanan yang dikendalikan para Kapolres, gencar berpatroli dan langkah persuasif.

Kepada masyarakat di Biak dan sekitarnya, Brigjen Chamim mengimbau tetap beraktivitas serta menjaga kamtibmas di Biak yang sejauh ini aman dan kondusif, demi kelangsungan berbagai program pembangunan daerah.

"Warga Biak diminta tetap melaksanakan tugas rutin keseharian pada 1 Desember 2014, masyarakat jangan mudah terpancing dengan berbagai isu yang tidak bertanggung jawab yang dihembuskan oknum tertentu," ujarnya.

Benar tidaknya beragam isu menyeramkan tentang "hari keramat" 1 Desember nanti, dan ada tidaknya pihak yang berani mengibarkan Bintang Kejora, umumnya masyarakat di Tanah Papua menghendaki situasi kamtibmas tetap terjaga.

NKRI telah memiliki aparat keamanan dengan dukungan fasilitas relatif memdai, masyarakat Papua pada umumnya pun diyakini telah mampu memelihara persatuan dan kesatuan.

Ruslan Burhani

ANTARA 2014

Read More