Friday, February 28, 2014

Patroli Brimob Ditembaki OPM Di Papua

Serui (28/2) - Aksi teror gerombolan pengacau keamanan yang menamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali melakukan gangguan-gangguan keamanan di Papua.

Setelah kemarin 25 Februari 2014 mereka menembaki Pos TNI Yonif 753 dan menyebabkan satu orang warga sipil terluka di bagian kaki kirinya, kini mereka melanjutkan aksinya di Kampung Kontinuai dengan menyerang anggota Brimob yang sedang melakukan patroli keamanan kampung.

Kejadian penyerangan ini terjadi sekira pukul 13.30 WIT siang tadi di Kampung Kontinuai Angkaseira Serui sehingga aksi baku tembakpun tak terhindarkan.

Menurut anggota Polres Serui, tidak ada korban dalam aksi penyerangan tersebut dan pihaknya saat ini sedang melakukan pengejaran yang dilakukan oleh anggota Brimob dan Polsek Angkaseira.

Ditambahkan lagi, bahwa identitas pelaku penyerangan ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Mereka adalah OPM kelompok Rudi Orarei yang sering melakukan aksinya di wilayah Angkaseira.

Pihak kepolisian akan melakukan penangkapan secepatnya dan akan diadili sesuai hukum yang berlaku. Agar masyarakat sekitarnya dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa harus merasa takut. (PS)

Thursday, February 27, 2014

Menyerang Pos TNI di Papua, KSB Melukai Satu Warga Sipil



Pos Merah Putih di Mulia


Mulia (Papua Satu) – (27/2) Telah terjadi penyerangan oleh beberapa orang tak dikenal terhadap Pos TNI di Wuyuneri Distrik Mulia Puncak Jaya. Diduga kuat penyerangan ini dilakukan oleh Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) yang sering mengganggu masyarakat di sekitar Puncak Jaya.

Wednesday, February 26, 2014

Raja Ampat Menjadi Tuan Rumah Sail Indonesia 2014

Setelah Sail Komodo 2013, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat akan menjadi tuan rumah pelaksanaan sail tahun 2014, dengan nama Sail Raja Ampat 2014. Penujukan Raja Ampat sebagai tuan rumah terungkap baik melalui surat-surat resmi maupun secara lisan, oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono pada penutupan Sail Komodo 14 September yang lalu di Labuan Bajo, Manggarai Barat tahun lalu.

“Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sudah menyampaikan kesiapannya menjadi tuan rumah Sail Indonesia 2014 melalui surat resmi kepada Asosiasi Sail dan Wisata Indonesia (Aswindo),” kata Ketua Aswindo Hugua. Menurut dia, Sail Indonesia yang dipusatkan di Raja Ampat akan dihadiri sekitar 180 kapal layar mewah (yacht) dari berbagai negara, yang akan bertolak dari Australia sebagai titik awal konvoi.

Hugua mengungkapkan, para peserta Sail Indonesia hanya mau singgah di wilayah kabupaten yang pemerintah dan masyarakatnya bisa menyuguhkan berbagai atraksi budaya yang belum tersentuh modernisasi.

“Di wilayah kabupaten yang disinggahi, para peserta Sail hanya mau melihat kehidupan masyarakat yang masih alami dan kondisi lingkungan yang masih hijau,” katanya.

Ia mengatakan para peserta Sail rata-rata orang berkantong tebal di negara-negara maju yang sudah bosan melihat bangunan gedung pencangkar langit dan kehidupan yang penuh dengan rakayasa.

“Ketika para peserta layar ini tertarik dengan keaslian kehidupan masyarakat dan alam lingkungan, mereka akan berusaha kembali datang dan membawa keluarga dan kerabatnya,” katanya.

Salah satu tujuan Sail Indonesia adalah untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal tetapi juga dalam rangka mempromosikan potensi wisata alam dan wisata budaya daerah yang bersangkutan.

“Saya harap seluruh elemen masyarakat untuk kerja sama dan membangun kemitraan yang baik untuk mensukseskan pelaksanaan sail 2014. Nanti akan banyak program dari kementerian dan lembaga kabinet Indonesia bersatu yang akan masuk ke Raja Ampat,” harap Agung Laksono di Labuan Bajo tahun lalu. [Zonadamai.com]

Monumen Tugu Pepera

Banyak cerita sejarah yang terdapat di tanah Jayapura, salah satunya adalah dengan dibangunnya monumen tugu Pepera. Pembangunan monumen ini dibuat untuk memperingati deklarasinya rakyat Papua dan khususnya Kabupaten Jayapura itu sendiri dalam hal bergabung di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Bangunan ini menyimpan banyak cerita sejarah tentang rakyat di Jayapura dan juga selalu menjadi tujuan utama bagi setiap wisatawan yang datang ke bumi Papua. 

Wisata Dan Sejarah Singkat Bangunan monumen tugu Pepera ini tidaklah terlalu besar, namun jika dilihat secara lebih dekat, banyak keunikan yang bisa anda temukan. Monumen ini dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari besi, di cat berwarna putih dengan beberapa tiang yang terbuat dari semen sebagai penyambung antar pagar. 

Tiang ini memiliki ukiran yang sangat khas, yaitu bermotif ukiran Tifa. Ukiran ini memiliki makna besar yang berarti “Berasal Dari Satu Suku Besar”. Di dalamnya terdapat sebuah penanda yang bertuliskan “MONUMEN TUGU PEPERA” dan di belakangnya terdapat beberapa anak tangga kecil untuk menuju ke dinding yang bergambar peta wilayah Republik Indonesia dengan latar yang di cat berwarna merah putih. 

Pada bagian sisi dindingnya pun diberi ukiran yang sangat khas dengan suku Papua. Di bawah peta terdapat sebuah tulisan yang menjelaskan tentang sejarah Tugu Pepera ini. Pada bagian depan peta terdapat beberapa tiang yang berdiri tegak berjejer dengan bentuk sangat sangat khas. 

Tiang ini terdiri dari lima buah di sebelah kanan dan lima buah di sebelah kiri. Pada setiap ujung tiang memiliki sisi yang meruncing dengan beberapa ukiran pula di badannya. 

Menurut sejarahnya, monumen ini dibangun untuk memperingati deklarasinya Penentuan Pendapat Rakyat atau biasa di singkat PEPERA pada tahun 1969. Setelah PBB memutuskan bahwa Papua milik Indonesia, saat itu rakyat papua diberikan kebebasan untuk menentukan diri dalam hal bergabung di NKRI. Kebebasan berpendapat ini dilakukan dengan cara pemungutan suara yang dilaksanakan dari Merauke sampai ke Jayapura. 

Sebelumnya pernah terjadi pertikaian antara pemerintah Indonesia dengan Belanda dalam memperebutkan Tanah Papua ini. Pemerintah Indonesia terus berusaha menegaskan dan mengupayakan Papua untuk masuk dalam wilayah NKRI baik melalui cara diplomatik maupun cara militer. 

Sampai akhirnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, PBB memutuskan untuk menyerahkan Papua kepada Pemerintah Indonesia. Hal ini ditegaskan dengan di tandatanganinya perjanjian antara Indonesia-Belanda. 

Perjanjian ini dikenal dengan nama perjanjian NewYork, karena penandatanganan perjanjian kedua belah pihak dilakukan di Markas Besar PBB yang berada di NewYork. 

Terdapat beberapa poin dari isi perjanjian NewYork ini yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada rakyat Irian Barat untuk menentukan pendapat mereka dalam hal ingin tetap berada di wilayah NKRI atau ingin memisahkan diri dari NKRI. 

Maka dari itulah pada tahun 1969 akhirnya dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua. Pelaksanaan pepera ini sendiri melewati beberapa tahapan. 

Tahap pertama yaitu mengkonsultasikan tata cara penyelenggaraan Pepera kepada Dewan-Dewan di Kabupaten Jayapura pada tanggal 24 Maret 1969. Tahap kedua yaitu pemilihan Dewan Musyawarah Pepera. 

Pemilihan ini berakhir sampai bulan Juni 1969. Tahap ketiga yaitu dilaksanakannya Pepera pada tanggal 4 Agustus 1969 yang dilakukan mulai dari Kabupaten Merauke sampai ke Kabupaten Jayapura. 

Berdasarkan hasil Pepera ini, didapat bahwa rakyat Papua akan tetap berada dalam wilayah NKRI dan untuk memperingatinya maka dibangunlah monumen tugu Pepera di dua tempat, yaitu di Kabupaten Merauke dan di Kabupaten Jayapura. 

Naskah Asli New York Agreement 15 Agustus 1962


Papua Paling Indonesia

(Papua Satu) Papua, adalah salah satu provinsi paling timur Indonesia dan berbatasan langsung dengan Papua New guniea. Namun hal tersebut tidak lalu menyurutkan rasa nasionalisme masyarakat Papua terhadap Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keseharian masyarakat Papua yg selalu menggunakan Bahasa Indonesia dalam kesehariannnya. Kendatipun di Papua memiliki 466 suku bangsa dan sekitar 800-an bahasa daerah masyarakat Papua lebih senang menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan pergaulannya sehari-hari.

Alasan lainnya mengapa dikatakan Papua Paling Indonesia adalah ketaatannya terhadap peraturan pemerintah beberapa waktu yg lalu. Keputusan Pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM khususnya Bensin dari semula Rp. 4500 menjadi Rp. 6500 tak membuat masyarakat Papua lantas kebakaran bulu ketek dan membuat aksi protes besar-besaran seperti yang dilakukan kebanyakan Mahasiswa di luar Papua.

Sampai-sampai ada statment yg berkembang di media maya seperti ini "Kami masyarakat Papua setuju kenaikan harga BBM menjadi Rp 6.500,00/liter pun nggak masalah, yang penting di SPBU jangan kosong. Toh kami terbiasa membeli bensin eceran yang harganya Rp 18.000,00 lebih setiap harinya. Bahkan kalau lagi kosong, kami biasa beli sampai Rp 70.000,00/liter. Jadi kalian masyarakat Pulau Jawa sebelum melakukan demo harga BBM naik, coba pikirkan nasib kami yang tinggal di Papua. Minyak kalian sedot untuk supply ke Pulau Jawa, sedangkan kami kekosongan bahkan kosongnya kadang sampai berbulan-bulan".

Bagaimana daerah lain, apakah kalian Indonesia juga? atau masih selalu mengedepankan egoisme kedaerahan! Seberapa dalam rasa nasionalisme pemuda daerah lain dibandingkan pemuda Papua. Disamping isu-isu separatisme yang ada di Papua, masyarakat Papua masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi . . . Papua Paling Indonesia.

Pemilu di Papua Rawan Konflik

Jayapura (Papua Satu) - Pelaksanaan pemilihan umum di Papua rawan diiringi konflik antarmasyarakat. Ini karena masih banyak masalah yang belum diselesaikan di daerah itu, seperti belum dilantiknya komisioner komisi pemilihan umum daerah di tiga kabupaten dan ada dugaan pengelembungan jumlah daftar pemilih tetap.

”Waktu penyelenggaraan pemilu legislatif hanya tersisa 43 hari. Namun, ada tiga kabupaten yang belum punya komisioner KPUD, yakni Jayawijaya, Sarmi, dan Biak Numfor,” kata Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Tito Karnavian, dalam dialog publik bertema ”Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tanah Papua” yang digelar Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura, Selasa (25/2), di Jayapura, Papua.

Turut hadir di acara ini, Komisioner KPU Provinsi Papua, Musa Sombuk, dan Asisten Teritorial Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel (Kav) Albiner Sitompul.

Tito menyatakan, daftar pemilih tetap (DPT) menjadi kendala serius yang masih belum terselesaikan di Papua. Penggelembungan DPT diduga terjadi terang-terangan. Selain itu, masih ada ratusan ribu pemilih yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK). ”Misalnya di Kabupaten Nduga, jumlah DPT hanya 50.000 saat pemilihan gubernur tahun 2013. Namun, jumlah itu meningkat hingga 150.000 menjelang pemilu legislatif tahun ini. Tambahan sebanyak itu dari mana?” katanya.

Sistem pemerintahan yang tidak baik, menurut Tito, juga menjadi masalah. Hal ini, misalnya terjadi di Papua Barat, yaitu dua bupati, yaitu Manokwari dan Aimas, memperebutkan empat distrik di Kabupaten Tambrauw untuk dimasukkan dalam DPT. ”Padahal, empat distrik itu telah dimekarkan ke dalam wilayah Kabupaten Tambrauw,” lanjutnya.

Tito menegaskan, delapan pihak harus bersinergi untuk menyukseskan pemilu di Papua. Kedelapan pihak itu adalah KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, partai politik, media massa, masyarakat, aparat keamanan, dan kelompok masyarakat yang berseberangan dengan NKRI.

Musa Sombuk mengakui, penggelembungan DPT masih terjadi di banyak daerah. ”Kami dan Bawaslu hanya pemakai data. Pemerintah seharusnya bisa lebih jeli untuk mendata jumlah penduduk sebenarnya,” katanya.

Musa mengatakan, ada 100.000 orang di DPT yang belum memiliki NIK. ”Kami telah menugaskan salah satu komisioner ke KPU pusat untuk membahas masalah itu,” ujarnya. (Kompas.com)

Polda Papua Siap Amankan Droping Logistik Pemilu Legislatif

Jayapura (Papua Satu) - Polda Papua siap mengamankan pengiriman atau droping logistik Pemilu Legislatif di tanah Papua baik Provinsi Papua Barat maupun Papua.

Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian kepada Antara disela-sela pengecekan surat suara yang akan dikirim keberbagai kabupaten-kota di Papua, Rabu khususnya dipedalaman.

Dikatakan, pengamanan pengiriman logistik berupa surat suara itu mulai dari pelabuhan hingga tiba di ibukota kabupaten-kota.

"Kami sudah menyiapkan anggota untuk mengamankan pengiriman logistik hingga ke tujuan," kata Irjen Pol Tito.

Menurut Kapolda, pengiriman logistik di tanah Papua akan dilakukan melalui 10 pelabuhan penerima yang tersebar di kedua provinsi.

Untuk Papua Barat, pelabuhan penerima adalah Fak-fak, Kaimana, Manokwari dan Sorong.

Sedangkan Untuk Papua, kata Irjen Pol Tito akan di, ada enam kota yang menjadi titik pengiriman yakni Serui , Timika, Merauke, Nabire, Biak dan Jayapura.

Surat suara untuk kedua provinsi tercatat 16.236 koli atau dos. Satu dos berisi 1000 surat suara. (Antaranews.com)

Tuesday, February 25, 2014

Tim SAR Jayapura Kembali Temukan Korban Longsor


Jayapura  - Tim SAR gabungan TNI, Polri, dan Basarnas di Dok 5 Kota Jayapura, Papua, Selasa,  menemukan lagi dua jenazah warga yang tertimbun longsor Sabtu malam pekan lalu.

Dandim Jayapura Letkol Inf Wahyu kepada Antara, Selasa mengatakan, tim SAR gabungan menemukan dua korban dengan waktu yang berbeda.

Pertama, katanya, menemukan jenazah Ronald Kobepa pda Selasa sekitar pukul 00.10 WIT, lalu jenazah Aleksander Kobepa pada pukul 07.15 WIT.

Menurut Dandim Jayapura, dengan ditemukannya kedua korban maka saat ini masih satu korban yang belum ditemukan yakni Nela Kobepa.

"Saat ini tim SAR masih terus mencari korban yang belum diketemukan," aku Letkol In Wahyu.

Ditambahkan, korban banjir dan tanah longsor yang sudah ditemukan seluruhnya berjumlah delapan orang.

Banjir dan longsor yang terjadi Sabtu malam (22/2) akibar hujan deras yang mengguyur Jayapura, ibu kota Provinsi Papua.
(ANTARA News)

Jelang Pemilu, Ketua Sinode GKI Papua Imbau Jemaat Ciptakan Suasana Kondusif

Untuk menciptakan situasi kondusif di Kabupaten Kepulauan Yapen pascakejadian 1 Februari lalu, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Alberth Yoku, S.Th melakukan kunjungan ke wilayah itu. Mengingat gereja di Tanah Papua sudah ada satu setengah abad, lebih tua dibanding pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen.
“Sinode bertanggung jawab atas kondisi real yang dihadapi warga jemaat,” ujar Pdt Alberth saat ditemui Papua Pos di Bandara Sujarwo Cokroaminoto Serui, Senin (24/2). Pada kesempatan itu, ia mengingatkan sudah semakin dekatnya Pemilu Legislatif diharapkan jemaatnya  agar dapat menggunakan hak-hak politiknya dalam Pemilu nanti.
Kedatangannya ke Kabupaten Kepulauan Yapen adalah karena tugas mengembalikan warga jemaat di  Kampung Kanawa dan Sasawa pascainsiden  1 Februari 2014, di mana 38 Kepala Keluarga mengungsi ke dalam hutan untuk mengamankan keluarganya masing-masing dan aktifitas pelayanan gereja pada saat itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Tigapuluh delapan KK sudah  kembali ke kampung dan kita sudah berkoordinasi bersama pemerintah daerah melalui bupati, wakil bupati, DPR, Kapolres dan Dandim untuk mengedepankan sikap persuasif supaya kondisi ini dipulihkan,” pintanya.
Pendeta Alberth mengatakan, pelayanan kesehatan, pendidikan, mental dan spiritual sudah dapat dilaksanakan dan diutamakan  oleh pemerintahan kampung. Termasuk memulihkan kondisi masyarakat di dua kampung ini sehingga persiapan pemerintah menjelang Pemilu Legisltif dan Presiden dapat berjalan sesuai dengan jadwal.
Ia juga menghimbau kepada para calon anggota legislatif pada saat akan dipilih menjalin hubungan yang baik,harmonis dan terbuka. Jangan setelah terpilih nantinya sembunyi dari rakyat, tidak pernah turun dan berkomunikasi bersama masyarakat dan warga jemaat.
“Mereka juga waktu ikut pemilihan calon legislatif minta di do’akan di gereja atau masjid. Karena itu, bila  sudah terpilih jangan menjauh dari pintu gereja dan masjid. Utamakan Tuhan dalam hidup dan pekerjaan,” harapnya.
Ia menyerukan kepada seluruh warga jemaat untuk mendo’akan Pemilu Legislatif dan Presiden dapat menciptakan situasi yang kondusif. Terlebih kepada partai-partai, bekerja dengan aturan yang berlaku dan persuasif dalam segala kondisi supaya Tanah Papua zona damai dapat terciptakan dan terlaksana. [PAPOS]

6 Gadis cantik dari Manado dijual ke Papua,tertangkap di bandara

Merdeka.com
6 Orang wanita cantik asal Manado, Sulawesi Utara diselamatkan tim buser Polresta Manado di Bandara Sam Ratulangi. Mereka diduga adalah korban perdagangan manusia.

Peristiwa ini terjadi, Selasa (24/2) sekitar pukul 07.00 WITA. Bersama mereka juga ditangkap 3 orang tersangka masing-masing FL alias Friska (21), YMI alias Yunita (23) dan KZ alias Keiko (23).

Keenam wanita muda tersebut rencananya akan diberangkatkan ke dua tempat yang berbeda yakni Kota Ambon dan Sorong dengan menumpang pesawat Lion Air.

Kapolresta Manado Kombes Pol Sunarto melalui Kasubag Humas AKP Johny Kolondam membenarkan aksi penangkapan tersebut.

"Mereka ditawarkan kerja sebagai pelayan di kafe dengan gaji Rp 2,5 juta per bulan," ujar Kolondam kepada wartawan di ruang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Manado.

Informasi yang dihimpun merdeka.com, koordinator kelompok ini FL alias Friska (21). Mereka berangkat dari Kota Tondano sekitar pukul 05.00 WITA dengan menggunakan Avanza dan langsung menuju Bandara Internasional Sam Ratulangi.

Rencananya, setibanya di Ambon mereka akan dipekerjakan pada sebuah Kafe dengan iming-iming gaji jutaan rupiah.

"Kerja di Kafe Rendy. Gajinya dihitung premi Rp 15 ribu per botol jika dikalikan hasilnya jutaan rupiah," kata Friska sambil tertunduk.

Sementara tiket pesawat, menurut dia, sudah dibooking seseorang dari Kota Ambon.

Berbeda dengan grup pertama, grup kedua dengan tujuan Kota Sorong diiming-imingi dengan gaji yang lebih besar yakni sekitar Rp 10 juta per per bulan selama bekerja sebagai ladies di Kafe As.

Keenam korban perdagangan orang tersebut masing-masing wanita NT (24) asal Kelurahan Wulauwan Kecamatan Tondano, Kabupaten Minahasa dan GM warga yang sama. Keduanya akan diberangkatkan ke Ambon.

Sementara 4 korban lainnya dengan tujuan Sorong yaitu, VT (17) warga Kelurahan Tuminting Kampis, TT (17) warga Kelurahan Tuminting Mahawu, TK (26) warga Wawonasa dan, PW (18) warga Desa pondang Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan.

Kini keenam korban bersama tiga orang tersangka, berada di ruang PPA Polresta Manado guna pemeriksaan lebih lanjut. (Merdeka.com)