Aksi Demo yang Katanya "Damai" di Jayapura

sisa pembakaran ban pada aksi demo yg katanya damai di depan Uncen

Beberapa organisasi yang menamakan dirinya Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat (GEMPAR) tidak mendapat ijin dari pihak Kepolisian untuk menggelar aksi damai Senin (31/1) menyambut delegasi Melanesian Spearhead Group (MSG) ke Jayapura. Seberapa damaikah aksi demo yang terjadi akhir-akhir ini di Papua, khususnya di kota Jayapura? Mari kita simak fakta berikut ini.

Aksi massa Senin (31/1) di Monumen Yos Sudarso (Taman Imbi) oleh sekelompok massa dari NFRPB, WPNCL, KNPB membawa bermacam-macam atribut yang dihiasi bendera bintang kejora dan lambang WPNCL yang jelas-jelas melanggar Undang-undang dan juga sangat menggangu aktivitas masyarakat Jayapura hingga mengakibatkan aktivitas masyarakat lumpuh, seperti diberitakan di majalahselangkah.com. Mengapa pihak Kepolisian menangkap dan meminta penjelasan dari koordinator demo ini, karena tidak memiliki ijin demo dari Kepolisian dan membawa atribut yang melanggar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.

Kegiatan serupa juga dilakukan sekelompok massa yang menamakan dirinya GEMPAR di depan pintu gerbang kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) dan membawa atribut yang mengandung lambang-lambang terlarang seperti bintang kejora. Massa juga menutup pintu gerbang Uncen dan membakar ban di depannya yang membuat tidak ada aktivitas kampus pada hari itu (13/1) seperti dikatakan Ketua Umum BEM Uncen Paulus Numberi “aksi demo dan pemalangan akses pintu gerbang Kampus Uncen Baru ini sangat merugikan aktivitas dari seluruh mahasiswa/i yang ingin mengikuti kegiatan perkuliahan di Uncen”.

Satu lagi fakta tentang demo yang dilakukan KNPB di Expo Waena dan mengakibatkan satu masyarakat sipil meninggal dunia seperti diberitakan tabloidjubi.com. Pada saat kejadian, korban sedang melaksanakan pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang ojek, namun tiba-tiba demonstran yang tidak terima karena dibubarkan menjadi brutal dan merusak semua fasilitas umum disekitarnya, mobil dan rumah warga pun tak lepas dari amuk para demonstran. Korban mengalami luka serius dibagian kepalanya, leher dan bagian paru-paru, akibat penganiayaan yang dilakukan massa KNPB, seperti diberitakan papuapos.com.

Itulah beberapa fakta bahwa kegiatan aksi demo yang katanya damai ini tak pernah diberikan ijin dari pihak Kepolisian karena sangat menggangu aktivitas masyarakat dan tidak ada keuntungan yang dapat diambil dari kejadian ini. Lalu mana aksi yang selalu diteriak-teriakan aksi damai atau demo damai apalah namanya namun berbuntut perusakkan dan mengganggu aktivitas masyarakat bahkan merenggut nyawa masyarakat sipil yang tak berdosa.(PS)

Read More

Demo Tak Berijin, Markus Haluk Digiring ke Mapolesta Jayapura

Jayapura (13/1) Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua, Markus Haluk dan kawan kawan  digiring ke Mapolresta Jayapura terkait domenstrasi yang digelar di Taman Imbi, depan kantor DPRP.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, mengatakan saat ini pihak Kepolisian masih memintai keterangan kepada Marus Haluk terkait dengan demonstrasi yang dilaksanakan tanpa seijin Polresta Jayapura.

Domonstrasi yang mereka lakukan sudah jelas tidak memiliki izin namun karena para demonstran tetap melaksanakan aksinya akhirnya kordinator demo Markus Haluk kami amankan untuk dimintai keterangan di Mapolresta Jayapura.

"Tidak benar kami menahan puluhan pendemo, melainkan hanya koordinatornya saja yakni Markus Haluk," jelas AKBP Papare.

Saat ini, penyidik sedang meminta keterangan dari koordinator demo, dan bila tidak terbukti maka pihaknya akan melepaskan yang bersangkutan, kata Kapolres Kota Jayapura AKBP Papare.

Ditambahkan juga, bahwa tolong masyarakat jangan terpancing isu-isu lewat sms yang tersebar bahwa pihak kami melakukan penangkapan terhadap puluhan demonstran, jika tidak percaya silahkan datang ke Mapolresta Jayapura, tambahnya. (PS)

Read More

Kisah Mesra Melanesian Spearhead Group dan Indonesia

Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah sebuah organisasi antar negara-negara Melanesia dengan dasar “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia” yang ditanda tangani di Port Vila pada 14 Maret 1988. MSG beranggotakan Fiji, Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) Kaledonia Baru, Papua Nugini, Solomon Islands, dan Vanuatu. 

Pada KTT MSG ke-18 di Fiji, Indonesia untuk pertama kalinya diterima sebagai Observer. Diharapkan dengan menjadi observer dalam MSG, Indonesia akan dapat bekerja sama lebih erat dan memberikan kontribusinya kepada negara-negara anggota MSG, tentunya dalam hal percepatan pembangunan ekonomi di negara-negara Melanesia. (sumber)

Kerjasama yang dibangun oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara yang termasuk ke dalam MSG antara lain adalah bantuan bagi pembangunan Regional Police Academy Melanesian Spearhead Group (MSG) sebesar USD $ 500.000. Bantua ini diberikan langsung kepada Perdana Menteri Fiji Hon. Frank Bainimarama dalam kapasitasnya sebagai Ketua MSG 2011-2013 dan tuan rumah pembangunan Akademi Kepolisian ini. Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Fiji menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan dan sumbangan Pemerintah Indonesia dan memandang sumbangan ini sebagai wujud komitmen besar Pemerintah Indonesia dalam ikut meningkatkan kerja sama di kawasan Pasifik. (sumber)

Disamping banyaknya isu yang tersebar luas terutama di dunia maya tentang dukungan MSG terhadap Papua itu sama sekali tidak benar. Buktinya adalah tidak adanya agenda/laporan tertulis dalam website resmi MSG www.msgsec.info namun ditulis secara berbeda pada www.tabloidjubi.com yang mengungkapkan isi dari Komunike negara-negara MSG. (sumber)

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mendapat dukungan dari beberapa negara seperti PNG dan Australia seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa “Pemerintah Australia dan Papua Nugini (PNG) telah menyampaikan sikap untuk mendukung Papua dan Papua Barat sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (sumber)

Di tempat lain Kapolda Papua juga mengatakan bahwa “ASEAN, OKI, Non Blok bahkan didukung  negara besar lain seperti Australia, USA, Belanda, Inggris yang sangat  jelas posisi politiknya  yakni  mendukung Papua adalah bagian NKRI”. Bahkan hampir semua pejabat  yang  berkunjung ke Papua, beber Kapolda, mulai PBB, UNICEF, Australian AIDS,  lembaga perwakilan-perwakilan dari  negara asing bagian politik dari Australia, New Zeland, Belanda, Inggris menyampaikan Papua aman dan kondusif. Bahkan Staf  PBB yang bekerja di Manila ketika beraudensi dengan Kapolda merasa kaget,  ternyata Papua jauh lebih aman dibanding Filipina Selatan. (sumber)

Sejak dulu hingga sekarang Papua merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selamanya juga akan begitu. Terlalu banyak isu yang berkembang yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia namun tak kalah banyak dengan dukungan bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI. Jaga Papua Jaga Indonesia, Jaga Papua sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. (PS)

Read More

Shootout TNI vs OPM in Timika, One Killed

Timika (9/1) - This afternoon approximately at 18:00 CET in contact with the fire between the military forces armed groups Separatist Movement (GSP) which is better known as OPM.

The gun battle occurred when military forces to maintain security patrolling the area around the post, precisely in the area of ​​East Levee Timika.

As a result of this shooting contact the OPM members were killed and one M16 type weapons were seized by military.

Until now, the news was revealed, there has been no official statement from the military command and the police about a complete chronology of events contact firing this afternoon. (PS)

Read More