PIF Tegaskan Kembali Dukungan terhadap Kedaulatan dan Integritas NKRI Termasuk Semua Propinsi Papua

Papua Satu.  Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir, telah menghadiri KTT ke-46 Pacific Islands Forum (PIF) di Port Moresby, Papua Nugini, 7 – 11 September 2015. Pertemuan yang membahas isu-isu Perikanan, Perubahan Iklim, Kanker Serviks, Teknologi Informasi dan pelanggaran HAM di Papua Barat, menyepakati komunike bersama sebagai hasil dari KTT tersebut.

Dalam statement-nya, Wamenlu RI menyampaikan bahwa Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki berbagai tantangan yang sama dengan Negara Negara pulau di Pasifik. Dalam kaitan ini Wamenlu RI menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung negara-negara Pasifik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. “Indonesia siap, dan dengan semangat, mendukung negara-negara PIF dalam upaya pembangunannya” tegas Wamenlu Fachir.

Salah satu isu yang mendapat perhatian tinggi dalam pertemuan terkait dengan tantangan perubahan iklim yang dihadapi negara-negara Pasifik. Menanggapi hal ini, Wamenlu RI menyampaikan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mengatasi perubahan iklim.

Indonesia juga akan bantu dorong kepentingan negara kepulauan di Pasifik dalam upaya mendapatkan hasil yang ambisius dan equitable pada pertemuan Perubahan Iklim UNFCCC di Paris akhir tahun ini. “Kita akan bekerja dengan negara Pasifik untuk mendapatkan hasil di Paris guna mengatasi tantangan yang dihadapi negara-negara Pasifik terkait perubahan Iklim” tutur Wamenlu RI.

Terkait dengan masuknya isu pelanggaran HAM di Papua Barat dalam agenda PIF, Indonesia menyayangkan hal ini, mengingat isu tersebut masuk atas desakan berbagai NGO dan bukan merupakan usulan Pemerintah Negara-negara PIF. Indonesia menyampaikan bahwa usulan tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama pembentukan PIF, yaitu untuk mendorong kerja sama ekonomi dan pembangunan di kawasan.

Dari hasil pembahasan isu Papua, para Kepala Negara PIF kembali menyatakan dukungannya kepada kedaulatan dan integritas NKRI, termasuk terhadap semua propinsi Papua. Selain itu, juga diusulkan agar ketua PIF melakukan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia termasuk dengan mengirimkan  misi pencari fakta PIF ke Papua Barat terkait adanya tuduhan pelanggaran HAM.

Menanggapi pembahasan isu Papua, Wamenlu RI dalam pernyataannya menyampaikan penolakan terhadap berbagai tuduhan pelanggaran HAM di Papua yang tidak berdasar dan merefleksikan pemahaman yang salah terhadap fakta sesungguhnya di lapangan.

Wamenlu RI juga menolak intervensi asing termasuk usulan adanya misi pencari fakta PIF ke provinsi Papua Barat terkait tuduhan pelanggaran HAM. “Sebagai negara demokratis, Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM. Indonesia memiliki mekanisme HAM nasional yang berfungsi dengan baik yang belum tentu dimiliki oleh sebagian Negara PIF” tegas Wamenlu RI.

Selain itu, Wamenlu RI juga menekankan bahwa pembangunan selama ini di Papua jauh lebih maju dari sebagian negara kepulauan di Pasifik. Wamenlu Fachir menyayangkan bahwa dalam pembahasan tidak disoroti kemajuan yang telah dicapai di Papua dan jumlah dana pembangunan yang dialokasikan ke Papua untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

PIF adalah organisasi regional di kawasan Pasifik yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. PIF Memiliki 16 negara anggota dan 17 Mitra Wicara.  Indonesia merupakan salah satu Mitra Wicara bersama Amerika Serikat, RRT, Kuba, Filipina, Italia, Spanyol, India, Inggris, Jepang, Kanada, Republik Korea, Malaysia, Perancis, Thailand, Turki, dan Uni Eropa. [kemlu.go.id]

Read More

Aksi Keji Kelompok Separatis

Papua Satu. Minggu (26/4) Mantan Kepala Satpol PP Kabupaten Jayawija Jefry Soisa dianiaya oleh Kelompok Separatis Bersenjata pimpinan Yusak Tabuni.

Read More

Pangdam : Kami Akan Selidiki Dari Mana Asal Amunisi

Papua Satu. Meski sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penjualan amunisi ke kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Pangdam XVII/Cenderawasih terus melakukan pengembangan untuk membongkar sindikat dan asal-muasal peluru yang diperjualbelikan.

‘’Ini yang mungkin dikuatirkan oleh masayarakat bahwa masalah tidak amannya Papua mungkin ada sindikat dan oknum – oknum
yang tidak mendukung selama ini. Kami masih menyelidiki apakah ada ling dari Filipina atau ling dari Aceh, ini kami masih cari
indikasinya mengarah kesana,” kata Pangdam XVII/Cenderawasih, Fransen G. Siahaan, Senin (2/2/2015).

Dirinya tidak mentolerir dalam kasus penjualan amunusi itu. Ia bahkan sudah memerintahkan untuk melakukan penyelidikan.

”Sudah sampaikan tidak ada toleransi dan pecat. Kami sudah mengirim surat untuk dilakukan PTDH,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, proses hukum tetap berlanjut masih koordinasi dengan kapolda untuk membongkar sindikat pelaku.

”Apakah ini murni bisnis atau ada kepentingan – kepentingan jaringan sudah menyusup kepada TNI yang sesungguhnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemeriksaan mendalam terus dilakukan termasuk yang melibatkan ke tingkat atasan yang terlibat dalam kasus penjualan amunisi.

”Kami akan periksa, apakah perintah saya sudah dilaksanakan atau tidak. Kalau memang ada kelalaian maka kami akan memeriksa untuk meminta pertanggung jawaban. Tapi kemarin setelah diperiksa protapnya masih lengkap inilah yang akan kami selidiki. Dari mana asal amunisi,” katanya.

Read More

Ideologi Opm Beda Dengan KKB dan KSB

Papua Satu. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Ruben Magai menilai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) dipersiapkan kelompok tertentu untuk membuat kekacauan.

Maka menurut Ruben, anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukanlah KSB atau KKB.

“Sekarang sudah banyak bermunculan istilah yang dipakai kepada orang Papua, ada yang KKB dan KSB. Kenapa dari nama OPM menjadi banyak? Kelompok-kelompok ini sedang dipersiapkan oleh yang member mereka nama,” kata Ruben belum lama ini di Kota Jayapura, Papua.

Menurut dia, OPM dibentuk untuk tujuan yang jelas. OPM adalah Tentara Pembebasan Nasional (TPN) yang sedari dulu memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun dengan cara-cara yang dianggap keras, dengan mengangkat senjata, menurut Ruben, OPM dewasa ini menggunakan cara-cara diplomasi, berintelek, bukan dengan pemberian nama kelompok orang-orang yang membina itu.

“Kalau OPM ya tetap OPM yang berbicara mengenai ideology mereka,” katanya.

“Jadi, kalau OPM itu bertindak secara ideologis. Sedangkan kelompok yang lain-lain yang sudah ditangkap ini hanyalah melakukan motif ekonomis. Saya meminta untuk stop sudah cari makan di tanah ini dengan cara-cara yang tidak betul,” kata Ruben Magai.

Ia mengatakan, OPM di Papua sekarang malah menggunakan cara yang berintelek, diplomatis, bukan menembak sana-sini.

“Mereka yang menjual amunisi dan senjata itu yang berbahaya bagi Negara karena memperalat Negara. Merekalah yang merongrong negara ini. Merekalah separatis yang sebenarnya,” katanya.

Ia meminta Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih menindak tegas oknum TNI yang menjual 500 amunisi.

”Saya meminta agar semua otak dari Jakarta sana, sampai di Papua hingga ke kempung tolong segara diproses dan menindak tegas oknum anggota yang terlibat. Saya pikir Pangdam dan Kapolda segera bertangung jawab kepada Negara atas perlakuan anggotanya karena mereka itulah sebagai separatis yang merongrong negara ini,” ujarnya.

Puron Wenda: Pembakaran Alat Berat Bukan Kriminal, Itu Tuntutan Kami!

Kamis (29/1/2015), terjadi penembakan dua warga sipil di Popome, Lanny Jaya. Dua alat berat dibakar OTK.

Puron Wenda mengaku jika penembakan tersebut dilakukan pihaknya dan itu bukanlah suatu tindakan kriminal. Namun menurut dia, itu murini tuntutan kepada pemerintah Indonesia.

“Tanggapan Kapolda dengan Pangdam bahwa itu tindakan kriminal yang kami buat itu tidak betul. Itu kami tuntut agar jangan membuka jalan-jalan tembus yang ada tempat-tempat OPM dan itu aksi pagar yang kami buat,” kata Puron Wenda, Sabtu (31/1/2015).

Selain tuntutan melarang pembukaan jalan-jalan yang dianggap menganggu ketenangan markas dari TPN-OPM, Puron juga menuntut agar segera dilakukan dialog menuju referendum.

Karena itu, kata dia, pembangunan untuk kemajuan kota sebaiknya dihentikan sebelum adanya dialog.

“Kami minta dan tuntut agar pembangunan bentuk apapun di Papua berhenti. Harus dialog menuju referendum dilaksankan dulu, dan kami minta semua tahanan-tahanan politik harus dibebaskan, karena kalau tidak dibebaskan kami akan lakukan perang revolusi,” tegas Puron.

Lebih jauh dirinya mengatakan, adanya alasan penangkapan terhadap Rois Wenda merupakan ‘permainan’ dari aparat keamanan sendiri.

“Itu amunisi yang lima ratus butir ada jual dikios ka atau toko mana. TNI-Polri yang jual kemudian sudah bayar uang sudah terima ditangan TNI-Polri baru balik tangkap lagi, ini permainan semua ni omong kosong,” ungkap Puron.

Read More