Monday, September 22, 2014

Aktivis OPM Sambangi Referendum Skotlandia

GLASGOW -Papua-Satu. Referendum Skotlandia ternyata digunakan didatangi oleh pemimpin Organiasasi Papua Merdeka, Beni Wenda. Beni saat ini tengah berada dalam pengasingannya di luar negeri.
Dilansir dari Press and Journal, Jumat (19/9/2014), pria ini datang ke Skotlandia sebagai tamu dari kelompok radikal kemerdekaan.
Diduga kuat, Beni tengah mempelajari referendum tersebut bagaimana bisa dibuat dan dijalankan.
Dalam pernyataannya, pria ini mengaku terinspirasi dari referendum Skotlandia yang bisa dihelat tanpa ada tekanan dari Pemerintah Inggris.
Beni saat sejak 2003 mendapat suaka di Inggris. Di Negeri Ratu Elizabeth, Beni sempat membuat Pemerintah Indonesia naik pitam.
Pasalnya, dia sempat mendirikan kantor Free West Papua di Oxford. Hal itu cukup menggemparkan publik lantaran langkah tersebut didukung oleh Wali Kota Oxford. [jakarta.okezone.com]

Monday, July 28, 2014

Suasana Lebaran di Papua, Dinodai Penembakan Oleh OPM


Papua Satu. Ditengah suasana damai yang dirasakan umat muslim di Papua, tak membuat kelompok sipil bersenjata yang menyebut dirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk berhenti melakukan aksi teror.

Tadi pagi (28/7) sekitar pukul 09.45 WIT kelompok sipil bersenjata ini melakukan penembakan ke arah Pos TNI di Tinggi Nambut, Puncak Jaya. Anggota Pos TNI yang sedang melaksanakan siaga di sekitar lokasi tiba-tiba di tembaki dengan membabi buta dari pepohonan yang berjarak kurang lebih 150 meter dari Pos TNI. Akhirnya tiga orang anggota Pos TNI terluka dan harus dievakuasi ke Mulia.

Saat ini ke tiga korban tersebut telah mendapatkan perawatan di RS Mulia. Menurut salah satu petugas medis yang menangani korban mengatakan “korban masih bisa diselamatkan karena proses evakuasi yang cepat”. Namun jika keadaan darurat, kami akan melakukan evakuasi ke Jayapura, tambahnya.

Hingga saat ini pihak aparat gabungan TNI/Polri masih melakukan pengejaran ke arah hutan. Kejadian ini diduga kuat dilakukan oleh kelompok OPM pimpinan Goliat Tabuni yang sering meresahkan warga dan melakukan gangguan terhadap aparat di sekitar Tinggi Nambut.

Penembakan yang dilakukan kali ini sungguh membuat resah masyarakat, terutama umat muslim di Papua yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Masalah di Papua sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat, karena berpotensi menyebabkan konflik diberbagai bidang. (PS)

Wednesday, June 11, 2014

Dua Kelompok Warga di Jayanti Papua Kembali Bentrok

Papua Satu. Dua kelompok warga Komplek Jayanti, Kampung Mimika Gunung, Distrik Kuala Kencana, Mimika yang terlibat sengketa lahan di sekitar Kali Iwaka, kembali terlibat bentrok, Selasa (10/6/2014) sore.

 Bentrokan dipicu serangan mendadak usai mereka "buang suara" dengan ratusan warga pengantar jenazah Dim Murib, ke Kompleks Jayanti. Akibatnya, seorang anggota kelompok Benyamin Hanou terkena panah di punggung. Itu terjadi saat prosesi pembakaran jenazah Bernardinus Yamang. Hal itu kontan memicu bentrok terbuka.

 Personel Kepolisian Resor Mimika dibantu Satu Regu Brimob Detasemen B Timika yang melakukan penjagaan di antara pemukiman dua kelompok bertikai langsung berusaha melerai. Anggota Brimob beberapa kali melepaskan tembakan peluru hampa, serta berusaha menghalaumassadengan mobil baracuda dan menyemprotkan air.

 Bentrok terbuka tidak berlangsung lama. Ratusan orang dari kedua kelompok langsung mundur untuk melanjutkan prosesi bakar jenazah. Hingga selesai proses pembakaran jenazah, situasi tetap tenang, walau beberapa kali kedua kelompok saling meneriakkan tantangan.

 Saat hujan turun,massakemudian mundur, walau masih berkerumun secara berkelompok, dan bersiaga dengan senjata tajam.

 Sebelumnya, Senin (9/6/2014) kemarin, telah terjadi dua kali aksi pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal yang menimpa Bernadinus Yamang di Kelurahan Harapan, Kwamki Narama. Juga terjadi pembunuhan atas Dim Murib.

 Peristiwa itu terjadi di Jalan Sosial, Gorong-Gorong, ujung Bandara Mozes Kilangin Timika. Dua korban pembunuhan tersebut diklaim oleh dua kelompok bertikai di Kompleks Jayanti sebagai korban pertikaian.

 Jenazah Dim Murib diklaim sebagai bagian dari Kelompok Dani pimpinan Helmi Murib, sementara Bernardinus Yamang diklaim sebagai bagian dari kelompok Moni pimpinan Benyamin Hanou.

 Pertikaian dua kelompok warga di Kompleks Jayanti akibat memperebutkan lahan di samping Kali Iwaka dan sudah berlangsung sejak akhir Januari lalu. Walau sudah berulangkali didamaikan, namun dua kelompok kembali bersitegang dan kembali terlibat bentrok.

 Beberapa pekan terakhir, situasi sempat tenang pascakunjungan Gubernur Papua, Lukas Enembe didampingi Ketua DPR Papua, MRP, Pimpinan TNI-Polri Papua bersama sejumlah Bupati dari kabupaten yang berada di pegunungan tengah Papua. Mereka datang ke Timika untuk menyelesaikan pertikaian warga yang berdalih perang suku tersebut.

 Belum adanya kejelasan penyelesaian sengketa lahan sehingga kedua kelompok warga yang bersikeras ingin menguasai lahan tersebut kembali bersitegang. [tribunnews.com]

Tuesday, June 10, 2014

Kontrak Freeport di Tambang Emas Papua Habis 2021, Nasib di Tangan Presiden baru

Papua Satu. Masa kontrak PT Freeport Indonesia dalam mengelola tambang emasnya di Grasberg, Papua akan habis pada 2021 mendatang. Apakah pemerintah akan memperpanjang kontrak tersebut?

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung menjelaskan, kewenangan apakah perpanjangan kontrak tambang Freeport di Papua akan menjadi kewenangan pemerintah baru mendatang.

“Jadi kewenangan bukan pada pemerintah sekarang. Jadi pemerintah yang akan datang atau pemerintah yang akan datang lagi,” jelas pria yang akrab disapa CT ini, saat ditemui di kantornya Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (9/6/2014).

Menurut CT, Freeport masih belum bisa mengajukan perpanjangan kontrak pengelolaan tambang emasnya di Papua. Karena sesuai peraturan, perusahaan tambang baru bisa meminta perpanjangan kontrak 2 tahun sebelum kontraknya habis atau pada 2019.

“Yang pertama dari awal sudah saya katakan, bahwa berdasarkan peraturan yang ada bahwa perpanjangan kontrak Freeport baru akan dilaksanakan 2 tahun sebelum kontrak itu berakhir.

Kontraknya berakhir 2021. Paling cepat perpanjangan akan dilakukan tahun 2019,” imbuhnya.
CT mengatakan, terkait dengan renegosiasi kontrak karya Freeport, saat ini pembahasan masih terus dilakukan pemerintah, dan banyak poin yang dibahas.

“Jadi tidak benar. MoU-nya sekarang tetapi bukan perpanjangan. Perpanjangan bukan pemerintah yang sekarang. Kalau konten tunggu selanjutnya ya,” jelasnya.  [detik.com]