Monumen Tugu Pepera

Banyak cerita sejarah yang terdapat di tanah Jayapura, salah satunya adalah dengan dibangunnya monumen tugu Pepera. Pembangunan monumen ini dibuat untuk memperingati deklarasinya rakyat Papua dan khususnya Kabupaten Jayapura itu sendiri dalam hal bergabung di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Bangunan ini menyimpan banyak cerita sejarah tentang rakyat di Jayapura dan juga selalu menjadi tujuan utama bagi setiap wisatawan yang datang ke bumi Papua. 

Wisata Dan Sejarah Singkat Bangunan monumen tugu Pepera ini tidaklah terlalu besar, namun jika dilihat secara lebih dekat, banyak keunikan yang bisa anda temukan. Monumen ini dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari besi, di cat berwarna putih dengan beberapa tiang yang terbuat dari semen sebagai penyambung antar pagar. 

Tiang ini memiliki ukiran yang sangat khas, yaitu bermotif ukiran Tifa. Ukiran ini memiliki makna besar yang berarti “Berasal Dari Satu Suku Besar”. Di dalamnya terdapat sebuah penanda yang bertuliskan “MONUMEN TUGU PEPERA” dan di belakangnya terdapat beberapa anak tangga kecil untuk menuju ke dinding yang bergambar peta wilayah Republik Indonesia dengan latar yang di cat berwarna merah putih. 

Pada bagian sisi dindingnya pun diberi ukiran yang sangat khas dengan suku Papua. Di bawah peta terdapat sebuah tulisan yang menjelaskan tentang sejarah Tugu Pepera ini. Pada bagian depan peta terdapat beberapa tiang yang berdiri tegak berjejer dengan bentuk sangat sangat khas. 

Tiang ini terdiri dari lima buah di sebelah kanan dan lima buah di sebelah kiri. Pada setiap ujung tiang memiliki sisi yang meruncing dengan beberapa ukiran pula di badannya. 

Menurut sejarahnya, monumen ini dibangun untuk memperingati deklarasinya Penentuan Pendapat Rakyat atau biasa di singkat PEPERA pada tahun 1969. Setelah PBB memutuskan bahwa Papua milik Indonesia, saat itu rakyat papua diberikan kebebasan untuk menentukan diri dalam hal bergabung di NKRI. Kebebasan berpendapat ini dilakukan dengan cara pemungutan suara yang dilaksanakan dari Merauke sampai ke Jayapura. 

Sebelumnya pernah terjadi pertikaian antara pemerintah Indonesia dengan Belanda dalam memperebutkan Tanah Papua ini. Pemerintah Indonesia terus berusaha menegaskan dan mengupayakan Papua untuk masuk dalam wilayah NKRI baik melalui cara diplomatik maupun cara militer. 

Sampai akhirnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, PBB memutuskan untuk menyerahkan Papua kepada Pemerintah Indonesia. Hal ini ditegaskan dengan di tandatanganinya perjanjian antara Indonesia-Belanda. 

Perjanjian ini dikenal dengan nama perjanjian NewYork, karena penandatanganan perjanjian kedua belah pihak dilakukan di Markas Besar PBB yang berada di NewYork. 

Terdapat beberapa poin dari isi perjanjian NewYork ini yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada rakyat Irian Barat untuk menentukan pendapat mereka dalam hal ingin tetap berada di wilayah NKRI atau ingin memisahkan diri dari NKRI. 

Maka dari itulah pada tahun 1969 akhirnya dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua. Pelaksanaan pepera ini sendiri melewati beberapa tahapan. 

Tahap pertama yaitu mengkonsultasikan tata cara penyelenggaraan Pepera kepada Dewan-Dewan di Kabupaten Jayapura pada tanggal 24 Maret 1969. Tahap kedua yaitu pemilihan Dewan Musyawarah Pepera. 

Pemilihan ini berakhir sampai bulan Juni 1969. Tahap ketiga yaitu dilaksanakannya Pepera pada tanggal 4 Agustus 1969 yang dilakukan mulai dari Kabupaten Merauke sampai ke Kabupaten Jayapura. 

Berdasarkan hasil Pepera ini, didapat bahwa rakyat Papua akan tetap berada dalam wilayah NKRI dan untuk memperingatinya maka dibangunlah monumen tugu Pepera di dua tempat, yaitu di Kabupaten Merauke dan di Kabupaten Jayapura. 

Sumber : jalan2.com

Read More

Naskah Asli New York Agreement 15 Agustus 1962

Read More

Papua Paling Indonesia

(Papua Satu) Papua, adalah salah satu provinsi paling timur Indonesia dan berbatasan langsung dengan Papua New guniea. Namun hal tersebut tidak lalu menyurutkan rasa nasionalisme masyarakat Papua terhadap Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keseharian masyarakat Papua yg selalu menggunakan Bahasa Indonesia dalam kesehariannnya. Kendatipun di Papua memiliki 466 suku bangsa dan sekitar 800-an bahasa daerah masyarakat Papua lebih senang menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan pergaulannya sehari-hari.

Alasan lainnya mengapa dikatakan Papua Paling Indonesia adalah ketaatannya terhadap peraturan pemerintah beberapa waktu yg lalu. Keputusan Pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM khususnya Bensin dari semula Rp. 4500 menjadi Rp. 6500 tak membuat masyarakat Papua lantas kebakaran bulu ketek dan membuat aksi protes besar-besaran seperti yang dilakukan kebanyakan Mahasiswa di luar Papua.

Sampai-sampai ada statment yg berkembang di media maya seperti ini "Kami masyarakat Papua setuju kenaikan harga BBM menjadi Rp 6.500,00/liter pun nggak masalah, yang penting di SPBU jangan kosong. Toh kami terbiasa membeli bensin eceran yang harganya Rp 18.000,00 lebih setiap harinya. Bahkan kalau lagi kosong, kami biasa beli sampai Rp 70.000,00/liter. Jadi kalian masyarakat Pulau Jawa sebelum melakukan demo harga BBM naik, coba pikirkan nasib kami yang tinggal di Papua. Minyak kalian sedot untuk supply ke Pulau Jawa, sedangkan kami kekosongan bahkan kosongnya kadang sampai berbulan-bulan".

Bagaimana daerah lain, apakah kalian Indonesia juga? atau masih selalu mengedepankan egoisme kedaerahan! Seberapa dalam rasa nasionalisme pemuda daerah lain dibandingkan pemuda Papua. Disamping isu-isu separatisme yang ada di Papua, masyarakat Papua masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi . . . Papua Paling Indonesia.

Read More

Pemilu di Papua Rawan Konflik

Jayapura (Papua Satu) - Pelaksanaan pemilihan umum di Papua rawan diiringi konflik antarmasyarakat. Ini karena masih banyak masalah yang belum diselesaikan di daerah itu, seperti belum dilantiknya komisioner komisi pemilihan umum daerah di tiga kabupaten dan ada dugaan pengelembungan jumlah daftar pemilih tetap.

”Waktu penyelenggaraan pemilu legislatif hanya tersisa 43 hari. Namun, ada tiga kabupaten yang belum punya komisioner KPUD, yakni Jayawijaya, Sarmi, dan Biak Numfor,” kata Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Tito Karnavian, dalam dialog publik bertema ”Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tanah Papua” yang digelar Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura, Selasa (25/2), di Jayapura, Papua.

Turut hadir di acara ini, Komisioner KPU Provinsi Papua, Musa Sombuk, dan Asisten Teritorial Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel (Kav) Albiner Sitompul.

Tito menyatakan, daftar pemilih tetap (DPT) menjadi kendala serius yang masih belum terselesaikan di Papua. Penggelembungan DPT diduga terjadi terang-terangan. Selain itu, masih ada ratusan ribu pemilih yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK). ”Misalnya di Kabupaten Nduga, jumlah DPT hanya 50.000 saat pemilihan gubernur tahun 2013. Namun, jumlah itu meningkat hingga 150.000 menjelang pemilu legislatif tahun ini. Tambahan sebanyak itu dari mana?” katanya.

Sistem pemerintahan yang tidak baik, menurut Tito, juga menjadi masalah. Hal ini, misalnya terjadi di Papua Barat, yaitu dua bupati, yaitu Manokwari dan Aimas, memperebutkan empat distrik di Kabupaten Tambrauw untuk dimasukkan dalam DPT. ”Padahal, empat distrik itu telah dimekarkan ke dalam wilayah Kabupaten Tambrauw,” lanjutnya.

Tito menegaskan, delapan pihak harus bersinergi untuk menyukseskan pemilu di Papua. Kedelapan pihak itu adalah KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, partai politik, media massa, masyarakat, aparat keamanan, dan kelompok masyarakat yang berseberangan dengan NKRI.

Musa Sombuk mengakui, penggelembungan DPT masih terjadi di banyak daerah. ”Kami dan Bawaslu hanya pemakai data. Pemerintah seharusnya bisa lebih jeli untuk mendata jumlah penduduk sebenarnya,” katanya.

Musa mengatakan, ada 100.000 orang di DPT yang belum memiliki NIK. ”Kami telah menugaskan salah satu komisioner ke KPU pusat untuk membahas masalah itu,” ujarnya. (Kompas.com)

Read More