Wednesday, October 22, 2014

Agar Papua tak Minta Merdeka, Jokowi Harus Rajin Blusukan


Papua Satu. Masyarakat Papua Barat mengharapkan presiden dan wapres RI Joko Widodo-Jusuf Kalla tetap mempertahankan kebiasaan blusukan untuk menjangkau aspirasi mereka.
“Saya harapkan nanti Pak Jokowi jangan sampai meninggalkan kebiasaan suka blusukan dan terjun ke lapangan untuk melihat permasalahan di tengah masyarakat,” kata Fatrisus Maga seorang tokoh Pemuda Papua Barat, Selasa (21/10).
Dia mengatakan, kebiasaan blusukan Jokowi yang membuat masyarakat Indonesia mempercayakan Jokowi dan Jusuf Kalla memimpin bangsa Indonesia.
“Kebiasaan blusukan Jokowi sangat efektif untuk pembangunan bangsa saat ini karena terkadang kebijakan kepala negara untuk kesejahteraan masyarakat salah diterjemakan di daerah apalagi di Papua dan Papua Barat,” katanya.
Ia berharap Jokowi dan Jusuf Kalla tidak bosan blusukan di Papua dan Papua Barat agar kebijakannya  tepat sasaran. Sehingga masyarakat di tanah Papua tidak minta merdeka atau memisahkan diri dari negara.
“Masyarakat Papua Barat yakin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mempunyai komitmen yang tinggi untuk membangun tanah Papua lebih maju ke depan,” ujarnya.[republika.co.id]

Repatriasi Harga Mati


Papua Satu. Kekesalan yang memuncak akibat konflik Irian Barat membuat orang-orang Belanda diusir dari Indonesia.
HARI masih pagi ketika Kapal Waterman tiba di Rotterdam, Belanda pada 6 September 1958. Kapal terakhir itu mengangkut ribuan orang Belanda dari Indonesia. Pemerintah Indonesia memulangkan (repatriasi) mereka sebagai buntut dari sengketa Irian Barat.
Pada 29 November 1957, PBB gagal menyetujui resolusi yang menyerukan kepada Belanda supaya berunding dengan Indonesia soal Irian Barat. Irian Barat pun tetap di bawah kekuasaan Belanda. Sukarno menyatakan, jika mosi yang diajukan Indonesia di Sidang Umum PBB ditolak, pemerintah Indonesia akan mengambil “jalan lain yang akan mengejutkan dunia.”
Pada 1 Desember 1957, pemerintah melarang terbitan-terbitan berbahasa Belanda, maskapai penerbangan Belanda KLM mendarat di Indonesia, dan warga negara Belanda memasuki Indonesia. Pada 2 Desember 1957, Menteri Penerangan Sudibyo selaku ketua Aksi Pembebasan Irian Barat memerintahkan kepada semua buruh perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia untuk mogok total selama 24 jam, yang berujung pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda.
Pada 5 Desember 1957, tepat di hari pesta Sinterklaas, Sukarno mengultimatum semua orang Belanda secepatnya meninggalkan Indonesia. Sukarno juga melarang siapa pun di hari itu mengadakan pesta Sinterklaas yang dianggap budaya Belanda. Pelarangan tersebut dikenang sebagai Sinterklaas Hitam. Setelah itu, sentimen anti-Belanda menjalar di mana-mana. (Baca: Sinterklas Hitam)
“Kampanye dilakukan dengan melakukan demo-demo dan aksi corat-coret dengan cat di tembok-tembok atau poster-poster berisi kebencian terhadap orang Belanda dan hasutan untuk mengusir mereka,” tulis Firman Lubis dalam Jakarta 1950-an: Kenangan Semasa Remaja.
Harian Indonesia Raja 6 Desember 1957 memberitakan, berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kehakiman GA Maengkom, pemulangan orang-orang Belanda dibagi dalam tiga tahap:steuntrekkers (golongan tidak memiliki pekerjaan), middenstanders (kalangan menengah), danvakspecialisten (kalangan tenaga ahli).
“Sesuai dengan putusan sidang Kabinet tanggal 5 Desember terhadap 9.000 orang warga negara Belanda yang umumnya pada waktu itu tidak mempunyai pekerjaan tetap, akan didahulukan pemulangannya,” tulis Merdeka, 10 Desember 1957.
Pemulangan orang-orang Belanda dimulai pada 10 Desember 1957 menggunakan Garuda Indonesia Airways dan maskapai asing. Pemulangan juga dilakukan melalui jalur laut. Pemulangan ini bisa dikatakan klimaks, sejak repatriasi pertama setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945 dan setelah pengakuan kedaulatan pada 1949.
Menurut Firman Lubis, sensus penduduk pada 1940 mendata 120.000 orang Belanda di Indonesia; mayoritas Indo, sisanya Belanda totok. Pada permulaan 1950-an, jumlahnya tinggal 80.000, sekira 50.000 menetap di Jakarta. Jumlah ini menurun karena pemulangan pada 1957-1958, menyisakan 40.000-50.000 di seluruh Indonesia. Di Jakarta sendiri tinggal 14.000 orang, sebagian besar Indo.
“Di Belanda sekarang ini ditaksir ada 200-300 ribu orang yang tergolong Indo. Satu di antara tujuh orang Belanda atau sekitar 15 persen dari seluruh penduduk Belanda mempunyai ikatan dengan Indonesia. Baik mempunyai darah keturunan, atau nenek moyang mereka pernah tinggal di Indonesia,” tulis Firman Lubis.
Mereka yang tidak pulang dan memilih jadi warga negara Indonesia bergabung dalam Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia (GIKI) yang didirikan pada 1951, sebagai perubahan dari Indo Europeesch Verbond (IEV). GIKI dibubarkan pada 14 Mei 1961. [HISTORIA.CO.ID] dirilis :https://id.berita.yahoo.com/repatriasi-harga-mati-nbsp;-nbsp;-063722491.html  tanggal 21 Oktober 2014.

Wednesday, October 08, 2014

Papua, Provinsi dengan Pelayanan Investor Terbaik

KANTOR GUBERNUR PAPUA

Papua Satu. Pemerintah memberikan penghargaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (PTSP PM) kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang dinilai berprestasi dalam melayani para investor untuk berinvestasi di daerah-daerah di Indonesia.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasodjo mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam reformasi birokrasi, yang mencangkup tentang penanaman modal atau investasi.

“Penghargaan ini mencakup pelayanan dalam penanaman modal. PTSP sendiri merupakan bagian yang sangat penting dalam reformasi birokrasi,” kata Eko Prasodjo dalam acara penghargaan digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Kabupaten yang memperoleh penghargaan antara lain, Kabupaten Sragen (Peringkat 1), Kabupaten Indragiri Hulu (Peringkat 2), Kabupaten Siak (Peringkat 3), dan Kabupaten Pinrang (Peringkat 4). Untuk kota yang menerima penghargaan tersebut antara lain, Kota Bitung (Peringkat 1), Kota Solo (Peringkat 2), Kota Pekanbaru (Peringkat 3), dan Kota Banjar (Peringkat 4).

Sedangkan untuk tingkat provinsi, yang memperoleh penghargaan yaitu, Provinsi Jawa Timur (Peringkat 1), Provinsi Sumatera Sepatan (Peringkat 2), Provinsi DI Yogyakarta (Peringkat 3), dan Provinsi Kalimantan Timur (Peringkat 4). Selain itu, ada pula penghargaan khusus yanh diberikan kepada Provinsi Papua dan Kabupaten Buru dalam hal pelayanan investor. [Suara.com]

Filep Karma Layak Dapat Nobel Perdamaian 2014

filep karma-nobel

Papua Satu. Dunia saat ini sedang menunggu pemenang Nobel. Lima anggota Komite Nobel telah mempelajari dengan seksama rekam jejak 237 calon peraih Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini. Nama pemenang akan diumumkan dini hari nanti (8/10/2014) waktu  Oslo, Norwegia.

Melihat keputusan panitia yang kadang mengejutkan membuat spekulasi pemenang tahun ini menjadi teka-teki menarik. Dari daftar calon yang ada, tidak ada nama-nama yang sangat menonjol. Jika ada yang disebut sebagai calon favorit, mungkin predikat ini layak disandang pembangkang dari Tiongkok yang dipenjara, Liu Xiaobo. Dalam sepuluh tahun terakhir ia menghabiskan banyak waktu untuk memprotes catatan hak asasi manusia di Cina. Saat ini Liu Xiaobo sedang menjalani masa tahanan 11 tahun atas tuduhan melakukan subversi.

Adakah calon dari Indonesia?

Dalam daftar 237 calon peraih Nobel Perdamaian itu mungkin saja ada kandidat dari Indonesia. Memang dalam sejarah Nobel Prize, tokoh dari Indonesia belum pernah ada yang terpilih. Selama ini peraih Nobel masih didominasi negara Amerika Serikat dengan 338 Nobel sejak zaman Theodore Roosevelt. Disusul Inggris Raya dan beberapa negara Eropa lainnya serta Amerika Latin. Kawasan Asia hanya Tiongkok dengan 9 penghargaan, disusul Myanmar (Birma) dan Vietnam masing-masing satu Nobel.

Nama Pramoedya Ananta Toer sejak tahun 1996 sudah masuk nominasi sebagai kandidat peraih Nobel Sastra. Itu berkat perannya dalam membangun cerita humanis lewat jalur sastra. Kisah pertentangannya dengan pemerintah, celetuk-celetuk satire-nya soal pembengkokan sejarah, hingga visinya membawa nama Indonesia ke kancah dunia membuat Pram dinilai pantas meraih Nobel. Namun ibarat hasil Pilkada, Nama Pram sejauh ini hanya bertengger di daftar ‘calon tetap’ atau ‘tetap calon’.

Kalau melihat spekulasi dunia saat ini yang menjagokan Liu Xiaobo, mestinya tokoh Indonesia yang memiliki kesamaan trend isu Xiaobo adalah Filep Karma. Riwayat kehidupan tokoh gerakan Papua Merdeka ini nyaris sama dan sebangun dengan pembangkang dari Tiongkok itu. Sama-sama masuk kriteria ‘pembangkang’ dan sedang menjalani masa hukuman di penjara selama belasan tahun. Kalau Xiaobo dihukum karena melakukan subversi, sementara ‘dosa’ Filep Karma beda tipis, yakni makar.
Gagal melakukan makar, Karma kini lebih sering menyuarakan masalah pelanggaran HAM di Papua, termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata . Bahkan ia adalah korban pelanggaran HAM itu sendiri. Berbeda dengan rekan sepergerakannya Benny Wenda yang baru bisa berceloteh setelah kabur dari penjara dan mendapat suaka politik dari Inggris, dan berpindah kewarga negaraan untuk dijadikan pengabdi kepentingan ekonomi Inggris. Karma dinilai lebih konsisten dalam perjuangan dalam perjuangan karena rela hidup sengsara dalam satu penjara dengan puluhan napi kasus makar lainnya. Bukan hidup di apartemen mewah di bilangan elit Oxford dengan uang hasil ‘jualan’ isu genosida di Papua. Atau menjadi bintang iklan produk minyak wangi ‘Lush’ yang mengkampanyekan ‘aroma kebebasan’.

Turut prihatin untuk bapak Filep Karma. Semoga Nobel Perdamaian tahun ini menjadi milik bapak, demi kedamaian papua [*]

"Gerry Setiawan"