Dubes AS Temui Gubernur Papua Bahas Masalah Pilpres dan UU Otsus Plus

Papua Satu. Dubes AS untuk Indonesia, Robert Blake melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Dalam kunjungannya di provinsi paling timur Indonesia ini, Blake dan Enembe membicarakan masalah pemilihan presiden dan UU Pemerintahan Papua yang sedang diajukan ke pemerintah pusat.

Usai pertemuan, Selasa (10/6/2014) Blake kepada wartawan mengatakan, banyak hal menjadi pembahasan dalam pertemuan dengan gubernur Papua seperti masalah Pilpres, kepemimpinan Gubernur selama satu tahun seperti bidang pendidikan, pementasan kemiskinan dan meningkatkan ekspentasi hidup bagi masyarakat Papua.

“Saya menjelaskan kepada pak Gubernur kalau ada beberapa bantuan yang kita berikan ke Papua, seperti bidang kesehatan, pendidikan, tata kelolah hutan dan tata kelolah perlindungan sumber daya kelautan,” ujarnya.

Selain itu, kata Robert Blake, dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai Undang-Undang Otsus Pemerintahan di Tanah Papua yang merupakan rekonstruksi dari UU Otsus.
“Kita tadi sedikit membahas mengenai UU Otsus Papua dan permasalahan-permasalahan di Otsus tersebut,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe menjelaskan tentang Otsus Papua dan adanya usulan dari pemerintah Papua yang memperjuangkan Otsus Plus.

“Kita perjuangkan kewenangan yang lebih besar, kewenangan yang lebih penuh terhadap orang Papua,” terang Enembe.

Enembe menjelaskan, diperkirakan tanggal 25 Juni 2014 Amanat Presiden (Ampres) UU Otsus Plus sudah keluar. Sehingga menjadi kewenangan besar ada di Papua, untuk melakukan pembangunan di Papua, bagaimana memberantas kemiskinan, sebab 95 persen orang Papua dalam kemiskinan.

“Hampir seluruh orang Papua masih miskin. itu bukti dan tidak boleh kita tutup-tutupi. Saya melakukan kunjungan di daerah Papua di pesisir pantai maupun gunung, orang Papua masih terbelakang dalam bidang pendidikan, kesehatan, harapan hidup masih kecil. Apapun yang terjadi maka UU Otsus plus merupakan solusi bagi Papua,” urai Enembe.

Masih menurut, Gubernur Papua, Apabila kondisi Papua terus begini. Maka orang Papua akan terus tertinggal, tidak akan puas atas proses pembangunan yang terjadi yang ujungnya akan menimbulkan keributan.

Pada kesempatan itu, Gubernur Papua meminta dukungan kepada pemerintah Amerika Serikat. Baik bantuan langsung maupun melalui Freeport agar memperhatikan orang Papua dalam bidang lapangan pekerjaan.

“Maka pembangunan smalter Freeport, kita minta harus di Papua, tidak boleh di luar Papua. Dengan alasan untuk pembangunan Papua, karena barangnya diambil di Papua,” ucapnya. [detik.com]