Dua Kelompok Warga di Jayanti Papua Kembali Bentrok

Papua Satu. Dua kelompok warga Komplek Jayanti, Kampung Mimika Gunung, Distrik Kuala Kencana, Mimika yang terlibat sengketa lahan di sekitar Kali Iwaka, kembali terlibat bentrok, Selasa (10/6/2014) sore.

 Bentrokan dipicu serangan mendadak usai mereka "buang suara" dengan ratusan warga pengantar jenazah Dim Murib, ke Kompleks Jayanti. Akibatnya, seorang anggota kelompok Benyamin Hanou terkena panah di punggung. Itu terjadi saat prosesi pembakaran jenazah Bernardinus Yamang. Hal itu kontan memicu bentrok terbuka.

 Personel Kepolisian Resor Mimika dibantu Satu Regu Brimob Detasemen B Timika yang melakukan penjagaan di antara pemukiman dua kelompok bertikai langsung berusaha melerai. Anggota Brimob beberapa kali melepaskan tembakan peluru hampa, serta berusaha menghalaumassadengan mobil baracuda dan menyemprotkan air.

 Bentrok terbuka tidak berlangsung lama. Ratusan orang dari kedua kelompok langsung mundur untuk melanjutkan prosesi bakar jenazah. Hingga selesai proses pembakaran jenazah, situasi tetap tenang, walau beberapa kali kedua kelompok saling meneriakkan tantangan.

 Saat hujan turun,massakemudian mundur, walau masih berkerumun secara berkelompok, dan bersiaga dengan senjata tajam.

 Sebelumnya, Senin (9/6/2014) kemarin, telah terjadi dua kali aksi pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal yang menimpa Bernadinus Yamang di Kelurahan Harapan, Kwamki Narama. Juga terjadi pembunuhan atas Dim Murib.

 Peristiwa itu terjadi di Jalan Sosial, Gorong-Gorong, ujung Bandara Mozes Kilangin Timika. Dua korban pembunuhan tersebut diklaim oleh dua kelompok bertikai di Kompleks Jayanti sebagai korban pertikaian.

 Jenazah Dim Murib diklaim sebagai bagian dari Kelompok Dani pimpinan Helmi Murib, sementara Bernardinus Yamang diklaim sebagai bagian dari kelompok Moni pimpinan Benyamin Hanou.

 Pertikaian dua kelompok warga di Kompleks Jayanti akibat memperebutkan lahan di samping Kali Iwaka dan sudah berlangsung sejak akhir Januari lalu. Walau sudah berulangkali didamaikan, namun dua kelompok kembali bersitegang dan kembali terlibat bentrok.

 Beberapa pekan terakhir, situasi sempat tenang pascakunjungan Gubernur Papua, Lukas Enembe didampingi Ketua DPR Papua, MRP, Pimpinan TNI-Polri Papua bersama sejumlah Bupati dari kabupaten yang berada di pegunungan tengah Papua. Mereka datang ke Timika untuk menyelesaikan pertikaian warga yang berdalih perang suku tersebut.

 Belum adanya kejelasan penyelesaian sengketa lahan sehingga kedua kelompok warga yang bersikeras ingin menguasai lahan tersebut kembali bersitegang. [tribunnews.com]

Read More

Kontrak Freeport di Tambang Emas Papua Habis 2021, Nasib di Tangan Presiden baru

Papua Satu. Masa kontrak PT Freeport Indonesia dalam mengelola tambang emasnya di Grasberg, Papua akan habis pada 2021 mendatang. Apakah pemerintah akan memperpanjang kontrak tersebut?

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung menjelaskan, kewenangan apakah perpanjangan kontrak tambang Freeport di Papua akan menjadi kewenangan pemerintah baru mendatang.

“Jadi kewenangan bukan pada pemerintah sekarang. Jadi pemerintah yang akan datang atau pemerintah yang akan datang lagi,” jelas pria yang akrab disapa CT ini, saat ditemui di kantornya Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (9/6/2014).

Menurut CT, Freeport masih belum bisa mengajukan perpanjangan kontrak pengelolaan tambang emasnya di Papua. Karena sesuai peraturan, perusahaan tambang baru bisa meminta perpanjangan kontrak 2 tahun sebelum kontraknya habis atau pada 2019.

“Yang pertama dari awal sudah saya katakan, bahwa berdasarkan peraturan yang ada bahwa perpanjangan kontrak Freeport baru akan dilaksanakan 2 tahun sebelum kontrak itu berakhir.

Kontraknya berakhir 2021. Paling cepat perpanjangan akan dilakukan tahun 2019,” imbuhnya.
CT mengatakan, terkait dengan renegosiasi kontrak karya Freeport, saat ini pembahasan masih terus dilakukan pemerintah, dan banyak poin yang dibahas.

“Jadi tidak benar. MoU-nya sekarang tetapi bukan perpanjangan. Perpanjangan bukan pemerintah yang sekarang. Kalau konten tunggu selanjutnya ya,” jelasnya.  [detik.com]

Read More

TNI Tembak Mati Komandan TPN/OPM di Puncak Jaya

Papua Satu. Tentara Nasional Indonesia  Angkatan Darat (TNI AD) dari  Batalyon Infantri (Yonif) 751/Vira Jaya Sakti Kodam XVII/Cenderawasih yang bertugas di Tinggi Nambut Puncak Jaya, Provinsi Papua mengklaim telah menembak mati komandan Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) , Sabtu (07/06/14) kemarin.

Menurut Siaran Pers Puspen TNI  yang diterima majalahselangkah.com, kontak senjata  terjadi sekitar pukul 05.00 pagi, saat prajurit TNI berpatroli di wilayah sekitar Tinggi Nambut, Puncak Jaya, Papua.

“Dalam kontak tembak itu, anggota kami berhasil menembak mati komandan OPM bernama Timika Wonda,” terang Kapuspen TNI Mayjen Mochamad Fuad Basya dalam keterangan persnya itu.

Aparat TNI juga mendapatkan dua pucuk senjata api laras panjang. Ditulis di sana, intensitas patroli di Puncak Jaya makin ditingkatkan karena berdekatan dengan hari pemungutan suara Pemilu Presiden.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari TPN/OPM terkait penemakan ini.
Diketahui, konflik di Papua berlangsung 50 tahun belakangan dan belum ada penyelesaian komprehensif.

Read More

Dubes AS Temui Gubernur Papua Bahas Masalah Pilpres dan UU Otsus Plus

Papua Satu. Dubes AS untuk Indonesia, Robert Blake melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Dalam kunjungannya di provinsi paling timur Indonesia ini, Blake dan Enembe membicarakan masalah pemilihan presiden dan UU Pemerintahan Papua yang sedang diajukan ke pemerintah pusat.

Usai pertemuan, Selasa (10/6/2014) Blake kepada wartawan mengatakan, banyak hal menjadi pembahasan dalam pertemuan dengan gubernur Papua seperti masalah Pilpres, kepemimpinan Gubernur selama satu tahun seperti bidang pendidikan, pementasan kemiskinan dan meningkatkan ekspentasi hidup bagi masyarakat Papua.

“Saya menjelaskan kepada pak Gubernur kalau ada beberapa bantuan yang kita berikan ke Papua, seperti bidang kesehatan, pendidikan, tata kelolah hutan dan tata kelolah perlindungan sumber daya kelautan,” ujarnya.

Selain itu, kata Robert Blake, dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai Undang-Undang Otsus Pemerintahan di Tanah Papua yang merupakan rekonstruksi dari UU Otsus.
“Kita tadi sedikit membahas mengenai UU Otsus Papua dan permasalahan-permasalahan di Otsus tersebut,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe menjelaskan tentang Otsus Papua dan adanya usulan dari pemerintah Papua yang memperjuangkan Otsus Plus.

“Kita perjuangkan kewenangan yang lebih besar, kewenangan yang lebih penuh terhadap orang Papua,” terang Enembe.

Enembe menjelaskan, diperkirakan tanggal 25 Juni 2014 Amanat Presiden (Ampres) UU Otsus Plus sudah keluar. Sehingga menjadi kewenangan besar ada di Papua, untuk melakukan pembangunan di Papua, bagaimana memberantas kemiskinan, sebab 95 persen orang Papua dalam kemiskinan.

“Hampir seluruh orang Papua masih miskin. itu bukti dan tidak boleh kita tutup-tutupi. Saya melakukan kunjungan di daerah Papua di pesisir pantai maupun gunung, orang Papua masih terbelakang dalam bidang pendidikan, kesehatan, harapan hidup masih kecil. Apapun yang terjadi maka UU Otsus plus merupakan solusi bagi Papua,” urai Enembe.

Masih menurut, Gubernur Papua, Apabila kondisi Papua terus begini. Maka orang Papua akan terus tertinggal, tidak akan puas atas proses pembangunan yang terjadi yang ujungnya akan menimbulkan keributan.

Pada kesempatan itu, Gubernur Papua meminta dukungan kepada pemerintah Amerika Serikat. Baik bantuan langsung maupun melalui Freeport agar memperhatikan orang Papua dalam bidang lapangan pekerjaan.

“Maka pembangunan smalter Freeport, kita minta harus di Papua, tidak boleh di luar Papua. Dengan alasan untuk pembangunan Papua, karena barangnya diambil di Papua,” ucapnya. [detik.com]

Read More

TNI Jalin Komunikasi Warga Papua Cegah Provokasi

Papua Satu. Para prajurit TNI yang bertugas di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih terus membangun komunikasi dengan masyarakat Papua guna mencegah adanya aksi provokasi dari kelompok tertentu yang ingin menggaggalkan penyelenggaraan Pemilu Presiden di wilayah itu.

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Christian Zebua di Timika, Senin (9/6/2014) Mengatakan, sebagaimana saat Pemilu Legislatif 9 April lalu, upaya provokasi untuk menggagalkan Pemilu Presiden terus dilancarkan oleh kelompok tertentu menjelang perhelatan Pilpres 9 Juli mendatang.

“Kalaupun ada provokasi-provokasi melalui sms (short message system/pesan singkat) mengajak masyarakat untuk tidak menyukseskan Pilpres, itu bukan saja sekarang. Pada saat Pileg juga seperti itu, tapi masyarakat tidak banyak yang terpengaruh,” kata Mayjen Christian Zebua.

Menghadapi kondisi itu, Pangdam Cenderawasih mengajak pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta komponen terkait lainnya agar bersatu-padu menangkal segala bentuk ancaman dan gangguan yang ingin menggagalkan Pemilu Presiden di Papua.

“Ini bukan semata-mata tugas TNI dan Polri saja tapi lebih pada peran serta seluruh masyarakat untuk mau membangun rasa aman dalam pelaksanaan Pilpres mendatang,” katanya.
Menurut Pangdam Cenderawasih, secara umum situasi keamanan di wilayah Papua kondusif menghadapi Pemilu Presiden pada 9 Juli mendatang.

Menyangkut persiapan TNI di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih menghadapi Pemilu Presiden mendatang, Mayjen Christian Zebua mengatakan saat ini para prajurit yang nanti terlibat membantu kepolisian melakukan kegiatan cipta kondisi.

Melalui kegiatan itu, para prajurit melakukan komunikasi sosial dengan masyarakat agar mereka merasa aman dan nyaman, sehingga warga nantinya dapat menyalurkan hak suaranya untuk memilih pemimpin bangsa dan negara.

Kodam XVII/Cenderawasih telah memberikan perbantuan kepada pihak Polda Papua untuk pengamanan Pemilu Presiden di dua provinsi ujung timur Indonesia yakni Papua dan Papua Barat.
“Itu semua sudah kita siapkan. Kekuatan yang diminta kepolisian akan kita penuhi. Para prajurit juga kita latih untuk bisa melakukan tindakan-tindakan polisionil yang nantinya secara penuh berada di bawah kendali pihak kepolisian,” jelas Mayjen Christian Zebua.

Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan Capres-Cawapres yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (nomor urut 1) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (nomor urut 2). [republika.co.id]

Read More

Polda Papua Tembak Mati Bos Kelompok Bersenjata

Papua Satu. Gabungan personel TNI/Polri menembak mati komandan kelompok sipil bersenjata Rudi Orerei, yang selama ini dikenal kerap melakukan aksi kekerasan di wilayah Kepulauan Yapen, Papua.

Rudi Orerei ditembak mati di Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen, Selasa (10/6/2014) sekitar pukul 10.00 Wit.

Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian di Jayapura, Selasa (10/6/2014), mengatakan patroli gabungan TNI dan Polri menembak komandan Kelompok Kriminal bersenjata yang bermakas di Angkaisera Kepulauan Yapen.

Rudi terpaksa ditembak karena berupaya melawan saat akan diringkus. "Ia mencoba melawan saat akan kami tangkap dengan menggunakan senjata api," jelas Tito.

Tito menambahkan, Rudi selama ini diduga sebagai pelaku sejumlah aksi pembunuhan dan pemerasan serta penyerangan Polsek Angkaisera. "Dia itu pelaku kriminal bukan OPM. Dia  pernah menganiaya pendeta, menyerang Polsek dan membunuh. Dia itu kriminal bukan OPM," ujarnya.

Tito mengakui, Rudi Orerei memiliki puluhan pengikut yang selama ini dikenal sering membuat kekacauan dan keresahan dalam masyarakat.

Adapun kelompok Rudi diperkirakan beranggotakan  20 sampai 30 orang dengan kepemilikan lima atau enam pucuk senjata api.

"Saat kami lumpuhkan, dari tangan Rudi disita Lima buah magasin, satu pucuk senjata api jenis V5, kampak, dan sepeda motor. Senjata api yang berhasil disita adalah milik polisi yang pernah dirampas oleh Rudi," pungkas Tito. [metrotvnews.com]

Read More