Kepala Suku Ajak Umat Islam Perkuat Dakwah di Papua

Papua Satu. Pendidikan Islam di generasi Muda Papua perlu diperkuat. Ini dimaksudkan agar regenerasi umat Islam di Papua tak berhenti.

Kepala Suku‎ Muslim di Jagara, Arif Lani mengungkap regenerasi sudah berjalan. Namun, tantangannya tak mudah. Pertama, sarana pendidikan Islam untuk anak dan tenaga pendidik juga kurang.

Di Wamena misalnya, untuk fasilitas sekolah, praktis hanya ada Madrasah Werasugun Asso dan Pondok Pesantren Al Istiqomah di Walesi dan Yayasan Pendidikan Islam di Wamena. ‎Hingga saat ini, tidak ada lagi penambahan jumlah sekolah.

‎Kedua, dakwah di masjid hanya berlangsung saat Jumatan saja. Terlebihnya, tidak ada kegiatan rutin sehingga penguatan akidah cenderung lemah. ‎”Masalah ini bisa apabila umat Islam peduli. Caranya, dengan melengkapi masjid dengan fasilitas pendidikan dan pembinaan,” kata dia, Jumat (24/9).

Menurut Arif, dampak dari kurang kuatnya pendidikan Islam sejak dini terlihat ketika memasuki usia nikah. Banyak dari mereka yang akhirnya menikah dengan non-Muslim, dan akhirnya keluar dari agama Islam.

Belum lagi pergaulan dengan lingkungan non-Muslim. Ini tentu akan memberikan pengaruh besar terhadap generasi Muslim baru Papua. “Pergaulan ini tidak bisa dihindarkan. Tapi bisa mencegah dampaknya ketika akidah generasi muda diperkuat,” kata dia.

Untuk tenaga pendidik, lanjutnya, walaupun sebenarnya ada namun alokasi untuk pendidikan di wilayah pegunungan cenderung tidak memenuhi kebutuhan. Mereka yang sudah terdidik justru memilih wilayah lain seperti Jayapura. ‎”Di Kabupaten Jayawijaya misalnya, hanya ada 14 sarjana. Tidak semua sarjana kembali ke daerah asalnya,”kata dia.

Memang, lanjut Arif, ada bantuan tenaga pendidikan setiap tahun datang. Namun, jumlah yang datang dan pergi tentu tidak sama. Jadi, tidak ada kepastian apakah akan ada tenaga pendidik yang menyiapkan generasi baru Muslim Papua.
“Tidak mungkin terus mengandalkan orang tua,” katanya. [republika.co.id]

Read More

Kematian Jefri Tabuni Mengungkap Wajah Asli KNPB

Papua Satu.  Selasa (15/9) Sesosok mayat atas nama Jefri Tabuni ditemukan dalam salah satu kamar kos di Kompleks Kamp Wolker, Perumnas III Waena, Kelurahan Yabansay, Distrik Heram Jayapura.

Read More

PIF Tegaskan Kembali Dukungan terhadap Kedaulatan dan Integritas NKRI Termasuk Semua Propinsi Papua

Papua Satu.  Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir, telah menghadiri KTT ke-46 Pacific Islands Forum (PIF) di Port Moresby, Papua Nugini, 7 – 11 September 2015. Pertemuan yang membahas isu-isu Perikanan, Perubahan Iklim, Kanker Serviks, Teknologi Informasi dan pelanggaran HAM di Papua Barat, menyepakati komunike bersama sebagai hasil dari KTT tersebut.

Dalam statement-nya, Wamenlu RI menyampaikan bahwa Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki berbagai tantangan yang sama dengan Negara Negara pulau di Pasifik. Dalam kaitan ini Wamenlu RI menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung negara-negara Pasifik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. “Indonesia siap, dan dengan semangat, mendukung negara-negara PIF dalam upaya pembangunannya” tegas Wamenlu Fachir.

Salah satu isu yang mendapat perhatian tinggi dalam pertemuan terkait dengan tantangan perubahan iklim yang dihadapi negara-negara Pasifik. Menanggapi hal ini, Wamenlu RI menyampaikan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mengatasi perubahan iklim.

Indonesia juga akan bantu dorong kepentingan negara kepulauan di Pasifik dalam upaya mendapatkan hasil yang ambisius dan equitable pada pertemuan Perubahan Iklim UNFCCC di Paris akhir tahun ini. “Kita akan bekerja dengan negara Pasifik untuk mendapatkan hasil di Paris guna mengatasi tantangan yang dihadapi negara-negara Pasifik terkait perubahan Iklim” tutur Wamenlu RI.

Terkait dengan masuknya isu pelanggaran HAM di Papua Barat dalam agenda PIF, Indonesia menyayangkan hal ini, mengingat isu tersebut masuk atas desakan berbagai NGO dan bukan merupakan usulan Pemerintah Negara-negara PIF. Indonesia menyampaikan bahwa usulan tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama pembentukan PIF, yaitu untuk mendorong kerja sama ekonomi dan pembangunan di kawasan.

Dari hasil pembahasan isu Papua, para Kepala Negara PIF kembali menyatakan dukungannya kepada kedaulatan dan integritas NKRI, termasuk terhadap semua propinsi Papua. Selain itu, juga diusulkan agar ketua PIF melakukan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia termasuk dengan mengirimkan  misi pencari fakta PIF ke Papua Barat terkait adanya tuduhan pelanggaran HAM.

Menanggapi pembahasan isu Papua, Wamenlu RI dalam pernyataannya menyampaikan penolakan terhadap berbagai tuduhan pelanggaran HAM di Papua yang tidak berdasar dan merefleksikan pemahaman yang salah terhadap fakta sesungguhnya di lapangan.

Wamenlu RI juga menolak intervensi asing termasuk usulan adanya misi pencari fakta PIF ke provinsi Papua Barat terkait tuduhan pelanggaran HAM. “Sebagai negara demokratis, Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM. Indonesia memiliki mekanisme HAM nasional yang berfungsi dengan baik yang belum tentu dimiliki oleh sebagian Negara PIF” tegas Wamenlu RI.

Selain itu, Wamenlu RI juga menekankan bahwa pembangunan selama ini di Papua jauh lebih maju dari sebagian negara kepulauan di Pasifik. Wamenlu Fachir menyayangkan bahwa dalam pembahasan tidak disoroti kemajuan yang telah dicapai di Papua dan jumlah dana pembangunan yang dialokasikan ke Papua untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

PIF adalah organisasi regional di kawasan Pasifik yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. PIF Memiliki 16 negara anggota dan 17 Mitra Wicara.  Indonesia merupakan salah satu Mitra Wicara bersama Amerika Serikat, RRT, Kuba, Filipina, Italia, Spanyol, India, Inggris, Jepang, Kanada, Republik Korea, Malaysia, Perancis, Thailand, Turki, dan Uni Eropa. [kemlu.go.id]

Read More